Jakarta – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menerima delegasi dari Sekolah Pimpinan Tingkat Tinggi Polisi Republik Indonesia (Sespimti Polri) Dikreg ke-25, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di ruang rapat komite IV, jumat (10/6). Wakil Ketua Komite IV DPD RI Budiono beserta dua anggota Komite IV Sofwat Hadi serta Mohammad Soleh menerima 7 orang Sespimti Polri, dan dua orang pendamping yaitu Brigjen. Rudi Setiono, dan Kombes Bastomy Sanap.
Pendamping Sespimti Polri, Rudi Setiono menyampaikan maksud dan tujuan KKP, “Dalam KKP ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf dan pimpinanTingkat Tinggi dengan bersinergi dengan DPD RI sebagai lembaga Negara, sebagai bahan pertimbangan bagi Polri untuk dapat menciptakan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang lebih efektif di Indonesia
Budiono memberikan pemaparan tentang peran dan fungsi DPD dan Komite IV secara khusus, “Komite IV, khususnya mendapat tugas dibidang anggaran, perpajakan, statistik, ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dimana saat ini yang komite IV dorong adalah RUU baru terkait dengan peningkatan pendapatan, dan kami saat ini tengah membahas RUU perubahan tata cara dan ketentuan perpajakan,” tandasnya.
Dirinya juga memberikan gambaran perekonomian Indonesia, “Minggu ini komite IV baru saja melakukan rapat kerja dengan Menteri keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI, nah kami bisa gambarkan bahwa dari tahun 2011 – 2015 sektor perekonomian Indonesia masih ada kecenderungan menurun, nampaknya pertumbuhan indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan perekonomian di indonesia itu masih cukup bagus dan terkendali karena terus tumbuh tidak seperti di Brazil dan Afrika Selatan. Mengingat indonesia adalah negara berkembang,” tukas Budiono.
Budiono mengatakan bahwa Indonesia saat ini bergantung pada pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, “Betapa Indonesia sangat bergantung pada pajak pusat, yaitu pajak penambahan nilai dan pajak penghasilan,” katanya, budiono menambahkan bahwa Tax rasio di Indonesia masih rendah karena hanya sekitar 12 % dengan penduduk sekitar 250juta, dibanding dengan negara tetangga seperti malaysia itu tax rasio nya mencapai 15%,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama senator Kalimantan Selatan, Sofwat Hadi dalam penyampaiannya memaparkan bahwa Indonesia harus siap dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), “Sekarang ini ada masalah dengan MEA, padahal bukan kerjasama tapi persaingan yang semakin ketat, Di Kalimantan Selatan sekitar 1juta hektar kebun kelapa sawit tapi pemiliknya orang malaysia, dan ternyata pengelolanya bumn dari malaysia,” katanya. Dirinya menambahkan “PBB perkotaan dan pedesaan saja diberikan ke daerah, sedangkan PBB perkebunan dan persawahan itu ke pusat, jadi yang diuntungkan adalah pulau jawa,” serunya.
“Indonesia jika dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia masih belum stabi, karena belum ada pengendalian inflasi yang baik di daerah. Mata uang indonesia masih melemah trendnya, saat dana asing masuk akan menguat, namun saat ada kenaikan suku bunga maka kita nilai Rupiah kita turun lagi,” kata sofwat.
Sedangkan senator Bengkulu, Moh. Soleh dalam pemaparannya optimis Indonesia bisa lebih maju, “Dengan segala keaneka ragamannya, kalo kita boleh optimis, kita harus memiliki pemikiran yang sama dimana Indonesia menjadi besar dan maju, karena potensi di Indonesia sangat besar. Masalah di indonesia ini sebenarnya ada di sumber daya manusia, yang saat ini memang pemerintah sudah menganggarkan 20% anggaran untuk pendidikan,” pungkasnya.
“Kami di DPD ini murni memperjuangkan kepentingan daerah, karena memang kami tidak ada yang menunggangi atau mendikte, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memperjuangkan kemajuan daerah. DPD saat ini terus menyuarakan agar daerah dimajukan karena, Indonesia itu terdiri dari daerah daerah dan pulau-pulau jadi kemakmuran indonesia tolok ukurnya harus dari daerah bukan di pusat,” katanya.
Salah satu peserta dari sespimti Polri Andi Fairan minta keberpihakan DPD terus suarakan aspirasinya, “Kita sebagai negara demokrasi, tapi di penerapannya kita sudah merambah ke sistem liberalisme dan kapitalisme, dimana yang kuat yang menang, contoh sebelah mini market A lalu persis di sebelahnya mini market B dan mini market C, nah ini kan masalah karena pasar tradisional tidak bisa hidup, karena daya beli masyarakat untuk berdagang itu kan terbatas kalau dibandingkan dengan mini market yang bisa beli dengan grosir dengan harga lebih murah namun dnegan modal yang besar, ini harus diatasi agar usaha rakyat kecil bisa dilindungi. Seperti di kalimatan tengah itu tidak ada mini market A dan mini market I,” jelasnya.
Bastomy Sanap, Kami dari Polri yang bertugas memelihara kamtibmas yang mendukug pembangunan nasional, “Beberapa di daerah Indramayu memproduksi petasan dalam skala besar, padahal itu sejenis umkm di daerah, jangan sampai menimbulkan masalah keamanan, nah untuk ini kami butuh kerjasama dengan pemda untuk membuat aturan agar warganya tidak produksi petasan dan diberdayakan lewat penyuluhan-penyuluhan,” paparnya.
Diakhir pertemuan Brigjen Rudi Setiono memberikan apresiasi, “Kami sangat berterimakasih karena hari ini wawasan kami terbuka terkait dengan tugas dan fungsi DPD, fungsi anggaran legislasi, masalah keimbangan keuangan pusat dan daerah dan permasalahan pembangunan di daerah,” pungkasnya.
“Kami berharap DPD dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan, kalo tidak sejahtera itu akan meningkatkan kriminalitas,” tutup Rudi. **Adn
Tidak ada komentar:
Posting Komentar