Jakarta, dpd.go.id - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas megadakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) membahas tentang program prioritas pembangunan daerah, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan dalam RKP 2017, diselenggarakan di Ruang Rapat Komite IV Gedung B DPD RI lantai 2, Senayan Jakarta, Rabu (08/06/2016).
Rapat dipimpin oleh Drs. H. A. Budiono, M.Ed selaku Wakil Ketua Komite IV dan dihadiri pula Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., MALD, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Tim Anggaran Komite I, II dan III.
Dalam membuka rapat ini , Sofyan Djalil memaparkan ,"Pendekatan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2017 melalui pendekatan money follow program yaitu holistik sistematik, terintegrasi dan spasial Prioritas Nasional RKP Tahun 2017 adalah pembangunan manusia dan masyarakat, pembangunan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, pembangunan politik,hukum dan hankam serta pembangunan ekonomi ".
Di sektor kesehatan sofyan djalil menyarankan kepada BP POM untuk turun langsung mengawasi dan meninjau para pedagang di pinggir jalan untuk mencegah menjual makanan khususnya jajanan anak yang masih menggunakan minyak bekas atau jelantah, untuk mencegah berbagai macam penyakit dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Perlunya pengembangan di sektor pariwisata karena merupakan investasi yang paling murah dan perlu diketahui saat ini ada 15 negara lebih yang sudah bebas visa”, ujar sofyan djalil.
Jabbar Toba mengatakan bahwa dengan adanya revolusi mental yang baik, maka pembangunan akan baik pula, sehingga tidak ada lagi yang mencuri atau korupsi apalagi jika ditambah dengan administrasi keuangan yang baik.
“Perlunya memanfaatkan sumber makanan daerah yang lainnya selain beras utamanya ubi,jagung dan lainnya supaya konsumsi beras di negara kita tidak terlalu tinggi”, ujar Jabbar Toba senator asal Sulawesi Tenggara.
Mengenai subsidi pupuk, jabbar toba mengatakan," subsidi pupuk saat ini harus diganti dengan subsidi harga panen karena tidak efektif dan harus ditinjau , yang menikmati subsidi pupuk bukan para petani tapi para oknum sehingga petani dan masyarakat tidak dirugikan ".
Disisi lain, Abu Bakar Jamalia mengatakan," gunung kerinci yang ada di daerah jambi memiliki potensi wisata yang bagus cuma di sana belum adanya jalur evakuasi ".
“Kinerja PLN saat ini kurang maksimal, dikarenakan seringnya terjadi pemadaman listrik di daerah dan ada beberapa daerah di Indonesia sama sekali belum ada listrik yang masuk di daerah tersebut “, tutur Parlindungan Purba. #irn
Tidak ada komentar:
Posting Komentar