SENIN, 13 JUNI 2016 , 16:41:00 WIB
LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO
RMOL. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan peningkatan alokasi dana transfer ke daerah. Selama ini, alokasi dana untuk kementerian/lembaga jauh lebih besar porsinya dibandingkan ke daerah.
"Sebagai gambaran dari data BO yang kami punya, pagu indikatif belanja terbesar di kementerian adalah Rp 106.813.9 miliar, sedangkan saat ini masih banyak desa-desa tertinggal yang masih belum tersentuh pembangunan infrastruktur yang baik, nah ini kita dorong agar dana transfer daerah bisa lebih besar daripada ke kementerian dan lembaga," jelas Wakil Ketua Komite IV DPD Budiono dalam rapat kerja dengan Budget Office (BO) DPD dan Pusat Kajian Daerah DPD di Gedung DPD, Jakarta (Senin, 13/6).
Dia menambahkan, penentuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/RAPBN seharusnya menggunakan pendekatan kewilayahan sebagai arus utama sehingga program kegiatan seutuhnya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan wilayah.
"Saat ini pendekatan money follow function itu lebih tepat kalau diganti dengan money follow program. Kemudian untuk 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan itu sudah mutlak tidak bisa dikurangi mengingat urgensi pendidikan dan kesehatan di Indonesia," ujar Budiono.
Dalam kesempatan yang sama, senator asal Maluku John Pieris menilai pembangunan di daerah tidak maksimal jika APBN lebih besar untuk kepentingan di pusat.
"Pemerintah akhir-akhir ini tidak lagi mengisukan kesenjangan pusat dan daerah, kesenjangan daerah dengan daerah, nah kalo postur APBN kita lebih banyak di pusat itu tidak bisa maksimal pembangunan di daerah, terutama di daerah kepulauan dan desa tertinggal," ujarnya.
Sebelumnya, staf ahli Budget Office Prof. Herman Haeruman menyampaikan serapan APBN belum berjalan secara maksimal akibat banyak belanja untuk sektor-sektor produktif. Dia berharap pemerintah dalam menyusun RKP tahun 2017 dapat memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.
"Penyerapan belanja saat ini belum optimal terutama pada belanja yang bersifat produktif, pemberian subsidi juga harus lebih tepat sasaran," paparnya. [wah]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar