Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan K. Suhariyanto selaku Kepala BPS bahas RUU APBN 2017. RDP dipimpin oleh Ketua Komite IV Dr. H. Ajiep Padindang, S.E, M.M didampingi kedua Wakil Komite IV, Drs.H. A. Budiono, M. Ed dan Drs. H. Ghazali Abbas Adan berserta Tim Anggaran Komite I, II dan III, diselenggrakan di Ruang Rapat Komite IV Gedung B lantai 2, Senayan Jakarta, Senin (19/09/2016).
Ada 6 indikator strategis perekonomian dalam RUU APBN 2017 yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, kemiskinan, pengangguran, rasio gini da indeks pembangunan manusia (IPM).
Dalam membuka RDP ini, Suhariyanto mengatakan,“Target pemerintah akan inflasi sudah tercapai karena inflasi terkendali . Cuma sekarang yang terjadi peningkatan deflasi, deflasi terjadi sesudah lebaran dan berdampak pada harga bahan makanan dan transportasi dan ada 49 kota mengalami deflasi dan 33 kota mengalami inflasi”.
“Intinya adalah idealnya kalo kita menginginkan pertumbuhan ekonomi itu indusif, untuk lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja dan juga memberikan kontribusi yang besar seperti industri pertanian dan perdagangan, pertumbuhan ekonominya harus tinggi dan indonesia bisa menikmati untuk seluruh lapisan masyarakat”, ujar suhariyanto.
Marthen mengatakan,” pendekatan apa yang dipake BPS untuk mengumpulkan data? Karena data yang ada selama ini muncul dari buku – buku dan angka - angka di daerah semuanya naik. Ketika di cek langsung ke daerah dan terjun ke lapangan, tidak ada yang cocok dengan data BPS”.
“Begitu dikroscek, data yang ada di buku tidak sama dan tidak sesuai. Data yang sudah ada di daerah sebaiknya diperiksa oleh BPS. Jika data tidak valid di semua aspek, bagaimana pembangunan indonesia ke depannya”, Marthen Senator asal Sulbar menambahkan.
Ahmad Nawardi Senator asal Jawa Timur sependapat dengan Marthen, beliau menyatakan,” BPS harus turun langsung ke lapangan untuk survei mengenai data yang ada dilapangan. Tumbuh kembangnya data yang ada di BPS merupakan tugas dan tanggung jawab BPS, semuanya harus valid dan BPS bertanggung jawab pada rakyat dengan adanya data tersebut”.#irn
Tidak ada komentar:
Posting Komentar