Penutupan 9 PG, DPD RI akan Undang Gubernur ke Jakarta

 MAR 16, 2017  PUBLISH BY  PUTRA, PUBLISHER

Anggota DPD RI Dapil Jatim, Ahmad NawardiKT/Istimewa

Surabaya (KT) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI bakal memanggil Gubernur Jatim Soekarwo, DPRD Jatim serta PTPN X, XI dan XII ke Jakarta terkait wacana penutupan pabrik gula. Penyebabnya, rencana ini diprediksi bakal menimbulkan dampak sosial yang cukup besar.

"Dampaknya sangat besar, makanya akan kita panggil semua (gubernur, dprd jatim, dan PTPN) untuk kita ajak bicara bersama kementrian terkait," ujar  anggota DPD RI Dapil Jatim, Ahmad Nawardi, yang juga ketua HKTI Jatim, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PN X dan XI, di Surabaya, Kamis, (16/3).

Menurut data DPD RI, terdapat 550 ribu pekerja disektor gula yang terancam menjadi pengangguran atas rencana ini. Lanjut politisi asal Sampang Madura itu, Para petani, sopir hingga pekerja pabrik yang hidup disektor pergulaan harus dicarikan solusi jika wacana penutupan 9 pabrik gula ini dilakukan. 

Ketua HKTI Jatim ini menegaskan sependapat dengan Gubernur Jatim Soekarwo yang menolak penutupan terhadap 9 pabrik gula (PG). Sebagaimana diketahui, 9 PG itu adalah, tiga PG di wilayah PTPN X, yakni Watoetoelis, Toelangan, dan Meritjaan dan enam PG di wilayah PTPN XI, yaitu Poerwodadie, Redjosarie, Kanigoro, Wringinanom, Olean, dan Pandjie.

Alasan penutupan ini, di antaranya  efisiensi PG yang akan ditutup itu sudah rendah dan kualitas produknya juga tidak bisa mengikuti kualitas internasional. 

"Saya dengar dari HKTI daerah, baru wacana penutupan saja, petani sudah tidak menanam tebu, mereka beralih ke tanaman lain. Dampaknya suplai tebu berkurang. Jadi ini juga harus dipikirkan PTPN," tegas Nawardi.

Sementara itu, Comersial Direktor PTPN X M Hanugroho mengatakan, wacana penutupan tidak bisa dilakukan serta merta, sebab PTPN sendiri sudah berhitung dengan melakukan penutupan mereka juga mengalami kerugian.

Untuk penutupan PG tersebut, Hanugroho mengestimasi PTPN mengalami kerugian Rp. 137 miliar investasi. Meski disisi lain jika PG tetap dioperasi juga tidak efisien. Untuk itu PTPN  menyanggupi  hadir di Jakarta dalam RDP yang bakal dilakukan DPD RI mendatang untuk membahas wacana penutupan tersebut. (Zal/Abn)

sumber