 |
| Tampak Wakil Ketua Komite IV, Drs.H.A. Budiono, M.Ed. bersama Menneg PPN RI/Kepala Bappenas di Gedung DPD RI |
Jakarta-Pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) itu bukan hanya berasal dari APBN tapi bisa juga dari APBD, BUMN, dan swasta, sejauh proyek Pemerintah itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PPN Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Kerja Komite IV bersama dengan Tim Anggaran Komite I, II, dan III membahas Rencana Kerja Pemerintah 2018, di Ruang Rapat Komite IV, rabu (22/2).
Menurut Bambang RKP 2018 yang disampaikan saat ini masih rancangan awal yang akan meminta masukan dari senator seluruh provinsi. “RKP 2018 kami lakukan pendekatan money follow program, dimana akan lebih fokus pada program prioritas yg jelas sumber pendanaannya, program ini harus dipastikan bisa berjalan. Dan tentu saja kami meminta masukan dari para senator karena senator ini kan lebih paham tentang daerahnya,” tandasnya.
Bambang menyampaikan bahwa dalam penerapannya PPN menggunakan pendekatan holistik (menyeluruh), tematik, integratif yatu segala sektor harus jelas hubungannya, dan spasial dimana lokasinya jelas. “Perencanaan tidak bisa hanya sebatas dokumen tapi bisa dijalankan dikendalikan dan di monitor,” katanya.
Sebagai contoh pembangunan di daerah, yang masuk kegiatan prioritas adalah danau toba dari 3 (tiga) destinasi wisata prioritas selain Borobudur, Mandalika, ini memang perlu berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan, “Seperti Kementerian PU harus bertanggung jawab atas jalan, revitalisasi kawasan Danau Toba, lalu Kementerian pariwisata harus fokus pada promosi dan sarana dan pariwisata disana, kemudian BUMN pun harus partisipasi PT. Angkasa Pura melakukan perluasan Bandara Silangit sebagai akses ke Danau Toba, dan pihak swasta, BUMN juga bisa diberdayakan untuk proyek penyeberangan dari Samosir ke Danau Toba dan akses tol-nya pure bisa dikelola BUMN, dan swasta bisa membuat penginapan nah ini kan akan sinergis satu sama lain,” papar Bambang.
Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini akan terus didorong kata Bambang, “KPBU yang kita dorong seperti pengelolaan Kuala Tanjung, peran swasta sangat memungkinkan, BUMN juga menjalankan pembangunan PLTU di Kaltim,” ujarnya.
Bambang juga membahas tentang target pertumbuhan ekonomi di 2018, dimana Pemerintah harus mengejar pertumbuhan 6,1 %, oleh karena itu maka perlu di genjot oleh investasi. Bambang mengatakan setidaknya nilai investasi di 2018 sebesar Rp. 5.356 Triliun dalam 1 (satu) tahun harus ada investasi.
“Investasi pemerintah dari APBN hanya 9%, dari swasta 16%, swasta lainnya seperti misal investasi UMKM, migas, perbankan, asuransi, leasing, dan inilah yang harus di dorong agar investasi tinggi,” jelas Bambang.
Di 2018 subsidi listrik, LPG 3 kg, kartu BPJS, Indonesia Pintar, beras sejahtera dan PKH itu harus satu paket dan jelas siapa penerimanya agar kemiskinan dan ketimpangan berkurang signifikan.
Rapat diselingi oleh penyampaian pertanyaan dan keluhan dari para senator terhadap pembangunan di daerah yang masih banyak ketimpangan.
Senator Kepulauan Riau, Haripinto, minta agar diakomodir kebutuhan pelabuhan untuk memenuhi standar perdagangan internasional sebagai alternatif pelabuhan Singapura, dan lebih mudah berniaga sampai ke Indonesia. Menteri PPN Bambang pun memberikan challenge agar Pemda Kep-Riau bisa merekrut swasta apalagi frekuensi kapal berlabuh untuk perdagangan itu sangat menjanjikan benefit-nya. (Adn)
