Senin, 16 Mei 2016

DPD RI: Pelaksanaan UN Tingkat SMP Ada yang Kurang

Meninjau langsung lokasi pelaksanaan UN di ruang kelas


Kunjungan Anggota DPD RI, H. Ahmad Nawardi, S.Ag. terkait dengan pelaksanaan UN tingkat SMP di Kab. Bangkalan


11 May
16:302016
0 Votes(0)
KBRN, Bangkalan: Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat di Kabupaten Bangkalan dinalai masih ada yang kurang. Sebab, masih banyaknya lembaga sekolah yang belum menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNKB). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPR RI, Ahmad Nawardi ketika melakukan peninjauan langsung pelaksanaan UN tingkat SMP di kabupaten Bangkalan dengan mengnjungi SMPN 1 dan MTsN.
"Pelaksanaan UN tingkat SMP ini ada yang kurang, karena ratusan lembaga sekolah tingkat SMP di Bangkalan hanya 1 lembaga yang menerapkan UNBK, padahan tahun ini SMP atau MTsN sudah bisa memulainya," kata Ahmad Nawardi, usai melakukan peninjauan pelaksanaan UN di MTsN Bangkalan.
Ia menambahkan, sekolah dengan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) integritasnya bisa diangkat. "Seperti Kabupaten Bangkalan untuk tingkat SMA UNnya tertinggi se Jawa Timur, namun integritasnya dalam penilaian pusat kurang, karena UN SMA masih menggunakan pola lama, hanya 8 lembaga SMK yang sudah UNBK," ungkapnya. Dijelaskan Ahmad Nawardi, minimnya sarana komputer di sekolah bukan jadi penghalang untuk tidak dilaksanakannya UNBK. Lembaga SMP bisa meminjam dengan menggunakan komputer milik SMK yang sudah melaksanakan sebelumnya.
"Solusi kedua Jika sekolah belum mampu dalam pengadaan komputer bisa meminjam ke siswa dan digunakan oleh siswa itu ketika dalam pelaksanaan UNBK dan upaya lain pemerintah pusat bisa membantu 50 persen komputer," ujarnya.
Sementara itu, kepala MTsN Bangkalan Mas Emi Kalsum menuturkan, pihaknya belum menerepkan UNBK karena sarananya belum memenuhi, sementara sumber dana yang ada hanya dari dipa dan dipa tersebut sudah ada aturan dalam penggunaannya. "Tahun depan semua MTsN sudah di wajibkan UNBK dan jika menerepkan UNBK itu harus banyak pihak yang mendudkung khsusnya pemerintah daerah dan pihak terkait seperti PLN dan Telkom," tukasnya. (MU/AKS)




Tidak ada komentar:

Posting Komentar