Minggu, 09 April 2017

WOMEN IN ACTION EMILIA CONTESSA ''SAATNYA BERSATU MENGABDI UNTUK DAERAH"



Surabaya, puanpertiwi.com

Gonjang-ganjing yang terjadi dalam tubuh Dewan Pertimbangan Daeah (DPD) RI yang terjadi baru-baru ini tak menjadikan Emilia Contessa ikutan larut. Pasalnya, anggota DPD dari Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Timur menganggap perbedaan-perbedaan dalam politik adalah hal yang biasa saja. ''Sekarang kan sudah selesai,'' kata politisi yang sebelumnya dikenal sebagai  artis penyanyi di era 1970 an itu.

Dikatakan, selesainya kasus yang terjadi dalam lembaga tinggi negara itu memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Hanya saja, karena pimpinan yang baru telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai anggota, ibu dari penyanyi Denada Tambunan tersebut memilih menatap ke depan.

''Terpenting bagi saya adalah menatap kedepan. Melangkah kedepan juga,'' papar penyanyi yang pernah dijuluki Singa Panggung Asia tersebut. Artinya, kata legislator kelahiran Banyuwangi, pihaknya akan melanjutkan pekerjaan yagn belum terselesaikan sebagai anggota DPD. Juga makin meningkatkan pengabdian untuk daerah. Khususnya pada masyarakat yang memilihnya dalam Pilihan DPD baru lalu.  ''Bagi saya itu sih,'' tandas wanita yang sukses membintangi berbagai film diantaranya Ratapan Anak Tiri dan Tetesan Air Mata Ibu tersebut.

Bagi anggota yagn tidak puas dengan pengukuhan tersebut, kata Emil  lebih lanjut, juga tidak menyoal tentang upaya hukum yang akan dilakukan. ''Sekali lagi bagi saya tidak masalah dan tidak ada masalah. Itupun sah-sah saja,'' kata penyanyi yang pernah melejit dengan lagu Burung Dalam Sangkar. Sekarang ini, kata legislator berdarah Pakistan dan Madura saatnya bersatu untuk kebaikan masyarakat Indonesia. (ita)

Wakil Ketua MA Lantik Oesman Sapta Sebagai Ketua DPD



Jakarta, dpd.go.id – “Setelah tadi skors isoma maka sesuai Tatib DPD RI, setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI selanjutnya mengucap sumpah dan janji dilantik Wakil Ketua MA,” tutur AM Fatwa pada pembukaan kembali Sidang Paripurna (Sipur) DPD RI ke-9 di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Selasa malam, (4/04/2017).

Oesman Sapta sebagai Ketua DPD RI, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua II DPD RI dilantik dan diambil sumpah sesuai dengan ajaran agama islam oleh Wakil Ketua MA. Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto membacakan Petikan Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RI/III/2017 tentang Pimpinan DPD RI. Melalui petikan itu, secara resmi Pimpinan DPD RI terpilih memangku Jabatan pada April 2017 sampai dengan September 2019. 

Keputusan mulai berlaku pada waktu ditetapkan tanggal 4 April 2017. Setelah pengucapan sumpah dan Janji, Pimpinan menandatangani Berita Acara Sumpah Janji dan penandatanganan Pakta Integritas sebagai Pimpinan DPD RI.

AM Fatwa dan Riri Damayanti Pimpinan Sementara Sidang Paripurna menyerahkan palu sidang kepada Pimpinan DPD RI terpilih, disambut riuh tepuk tangan.

Selanjutnya pimpinan terpilih memimpin Sidang Paripurna. “Kami mewakili unsur pimpinan mengucapkan terimakasih kepada senator, Kami berharap kita segera fokus dan memaksimalkan marwah kelembagaan dengan memperjuangkan rakyat dan daerah dan memperjuangkan agenda kelembagaan,” ujar  Oesman Sapta.

“Pimpinan sementara telah menetapkan Keputusan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tatib DPD RI. Apakah kita dapat menyetujui Tatib DPD RI?” seru Oesman Sapta.
“Setuju,” serentak anggota DPD RI menjawab.

“Demikianlah kita telah menyelesaikan agenda Sidang Paripurna. Maka Sidang Paripurna DPD RI ke-9 ditutup,” pungkas Oesman Sapta.

Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-6 akan dilaksanakan pada Tanggal 10 April 2017 dengan agenda Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sedangkan Tanggal 11 April 2017 akan diadakan Sidang Paripurna DPD RI Ke-10 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan. (ank)



Minggu, 26 Maret 2017

Gelar Reses di BNN Kota Batu, Emilia Contessa Akomodir Usulan Revisi Perundang-undangan


Emilia Contessa tengah berada di jajaran BNNK Batu

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - BNN Kota Batu, menerima kunjungan Anggota DPD RI Dapil Jatim, Hj. Emillia Contessa, Senin (20/3/17). Selain BNN, kunjungan Emilia yang dalam rangka reses ini juga mendatangi Dinas Pendidikan Kota Batu.
Emilia diterima langsung oleh Kepala BNN Kota Batu, AKBP, Heru Cahyo Wibowo beserta staf dan jajaran.
Selama di BNN, Emilia menggelar serap aspirasi sekaligus melihat langsung apa yang sudah dilaksananakan oleh pihak Pemkot Batu dan BNN Kota Batu. Dalam kegiatan itu, Emilia menerima usulan tentang perubahan perundang-undangan yang akan dimasukan dalam panja agar nantinya bisa dirubah sesuai dengan tupoksi BNN. Perubahan ini bertujuan agar BNN secara menyeluruh bisa melakukan program P4GN menggunakan anggaran APBD.
"Saya tadi sudah datangi Dinas Pendidikan Kota Batu untuk pertanyakan program-program terkait masalah pendidikan, dan kesehatan serta apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu dalam lakukan kinerja bidang pendidikan. Saya merasa bangga bahwa Dinas Pendidikan sudah tunjukan kinerja dan program bagi siswa kurang mampu. Semua berkat dukungan pemkot Batu juga," ungkap wanita yang juga anggota MPR RI Komite 3 ini.
Sementara Kepala BNN Kota Batu, AKBP Heru Cahyo Wibowo, mengatakan bahwa kunjungan anggota DPD RI Dapil Jatim dalam rangka reses ini sangat penting bagi seluruh jajaran. Sebab, lanjut Heru, Emilia membawahi 13 Kementerian, termasuk Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Kesra dan lainnya.
"Ini merupakan kunjungan untuk mengakomodir permasalahan yang ada, terutama ungkap kasus dan perundang-undangan," paparnya.
"Saya rasa tidak hanya Kota Batu saja, di Jatim ini karena beliau mempunyai tugas untuk menampung aspirasi dan akomodir kinerja BNN baik prasarana atau lainnya," sambung Heru.
"Terkait unek-unek yang sudah kita disampaikan, bahwa UU 35/2009 harus direvisi dari UU Narkotika menjadi UU Narkoba, yang kedua terkait lembaga vertikal BNN agar tidak tersendat-sendat, kita juga mengusulkan revisi di bagian penutup Perpres No. 23/ tahun 2010 lama. Usulan ini supaya lembaga vertikal seperti BNNK bisa melakukan program P4GN secara serentak menyeluruh. Itu yang kami usulkan," pungkas dia. (bt1/thu/rev)

Rabu, 22 Maret 2017

DPRD Jatim Usulkan Pembangunan Bendungan Di Utara Sampang





Guna mengurangi intensitas banjir di wilayah Perkotaan kabupaten Sampang Madura. H. Hisan mendorong dan meminta kepada Pemerintah untuk membangun bendungan di daerah hulunya tepatnya utara atau sebelum masuk Kota Sampang yaitu di Kecamatan Robatal dan Kecamatan Kedundung.
Menurut H. Hisan yang merupakan Anggota Fraksi Demokrat ini, selama ini banjir yang melanda diperkotaan Kabupaten Sampang yaitu berasal dari utara Kota Sampang. "Apabila bendungan ini dibangun di dua Kecamatan tersebut air tidak langsung mengalir ke tengah Kota Sampang, tapi air tersebut ditampung di bendungan tersebut kemudian. Kalau sudah tertampung penuh dibendungan kemudian dikeluarkan perlahan - lahan dengan menggunakan sistem pintu air, dan dengan sistem tersebut banjir di Kota Sampang bisa berkurang,"ujarnya.
Lebih lanjut H. Hisan yang merupakan politisi asal Dapil Madura ini, pembuatan bendungan ini juga perlu dilakukan karena Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, karena anggaran pembuatan bendungan ini lebih murah daripada sistem sodetan yang membutuhkan waktu lama dan makan biaya yang tinggi dan memerlukan penanganan dari Pemerintah Pusat. "Kalau embung-embung saat ini sudah banyak di Sampang dari Pemerintah Daerah/Kabupaten tapi masih kurang berfungsi terhadap dampak banjir di Sampang, Oleh karena perlu dibangun bendungan agar intensitas banjir bisa berkura,"jelasnya.
Selain masalah dampak banjir, pihaknya meminta kepada Pemerintah baik Provinsi, maupun Kabupaten dan Pusat untuk ikut membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sampang bisa berkurang. "Kami berharap Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat Sampang, baik melalui pelatihan UMKM maupun pelatihan tenaga kerja yang dimiliki oleh Disnaker. Sehingga diharapkan dengan pelatihan dan bantuan Pemerintah tersebut angka kemiskinan bisa berkurang,"ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak yang ada di Sampang terutama ditengah Kota yang terdampak banjir. "Tidak hanya jalan Provinsi saja yang perlu diperbaiki, tapi juga jalan menuju desa yang ada di Sampang juga perlu perbaikan oleh Pemerintah," ujarnya.

Ketua DPR Kutuk Aksi Teror di Parlemen Inggris



Ketua DPR Setya Novanto mengutuk aksi teror di kawasan padat wisatawan Jembatan Westminster yang berada pusat kota London, Rabu (22/3) waktu setempat. Data sementara tercatat telah menewaskan 4 orang warga dan melukai sedikitnya 40 orang lainnya.

Dalam keterangan persnya, Kamis (23/3) di Jakarta, Pimpinan DPR yang akrab dipanggil Setnov ini mengatakan, dari informasi yang diterima, pelaku yang diduga berasal dari kelompok radikal melakukan aksi teror dengan menabrak para pejalan kaki dengan sebuah mobil. Lalu menabrakkan diri ke pagar komplek Gedung Parlemen Inggris, dan menikam seorang petugas kepolisian yang bertugas di sekitar lokasi.

“ Saya sangat mengecam aksi-aksi biadab seperti ini. Aksi teror yang tergolong sadis ini tentu merupakan tindakan yang di luar akal sehat dan sangat jauh dari nilai-nilai keagamaan, sehingga saya meminta agar peristiwa ini tidak dikaitkan dengan sentimen keagamaan,” tandasnya.

Dikatakan, sentimen keagamaan yang seharusnya mengarahkan pada kehidupan yang Damai dan harmonis, sesuai dengan prinsip dan nilai keagamaan yang senantiasa menjadikan kedamaian sebagai tujuan bersama.

“ Aksi terorisme ini adalah ulah segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki faham dan  pemikiran radikal yang jauh dari nilai-nilai agama namun selalu mengkait-kaitkannya. Sekali lagi tidak ada agama yang mengajarkan cara atau aksi-aksi sadis seperti ini,” tekan dia.

Ditambahkan, aksi terorisme yang terjadi di London adalah bentuk teror yang sebenarnya ditujukan kepada seluruh masyarakat dunia. Masyarakat dunia tentu mengecam perbuatan keji ini karena apa pun alasannya, kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Kekerasan tak pernah jadi pilihan sebuah agama untuk menjalankan ajaran dan mencapai misi.

Teror di London ini, lanjut Setnov, membuktikan bahwasanya mereka ada, sehingga atas dasar itulah dirinya dan kita semua sepatutnya mendukung upaya aparat internasional memerangi terorisme, dan untuk melakukan ini tentu diperlukan usaha ekstra dan dukungan kita semua.

Pasca serangan ini, Ketua DPR menghimbau agar warga negara Indonesia khususnya yang berada disekitar lokasi untuk tidak panik apalagi terpancing dengan peristiwa ini. “ Sudah kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk ikut menjaga keharmonisan, kerukunan umat beragama dan perdamaian serta keamanan di dunia,” tukasnya.

Akhirnya Ketua DPR berharap, Kedubes Indonesia di Inggris untuk mendata seluruh WNI dan memberikan arahan serta perlindungan kepada seluruh WNI di sana. “ Sebagai Pimpinan DPR RI, saya berharap, peristiwa memilukan ini tidak terjadi lagi di masa datang. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dan untuk itu kita perlu terus mendukung upaya internasional memerangi terorisme,” pungkasnya. (mp) Foto: Dok/od.

Wacana Pindah Ibu Kota Negara: Penyediaan Lahan Terganjal Perda


RABU, 22 MAR 2017 12:58

Suasana kota Palangkaraya (Disparekraf Palangkaraya)

JAWA POS.
Upaya Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menindaklanjuti wacana perpindahan ibu kota negara terus dilakukan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sempat mengungkapkan, Pemprov telah menyiapkan lahan sekitar 500.000 hektare untuk perpindahan ibu kota Negara ke Palangkaraya.
Sayangnya, rencana perpindahan itu mendapat hambatan. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahruddin menilai, rencana tersebut akan terhambat Perda No 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya terkait kawasan hutan masih sekitar 82 persen dan 19 persen sisanya merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).
“Berapa yang bisa disiapkan jika masih memakai Perda yang ada? Harapan kita ada revisi untuk jumlah kawasan hutan,” ucap Fahruddin dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Rabu (22/3).
Politikus Nasdem ini mengharapkan, rencana pemindahan ibu kota itu harus benar-benar dipertimbangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, lanjut dia, yang menentukan kawasan itu masuk HP atau bukan merupakan kewenangan pusat.
“Permasalahan ini juga yang menghambat pembangunan kita dan itu masih menjadi kendala sampai saat ini,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini.
Dijelasakannya, gubernur sudah mendesak agar Perda tersebut direvisi kembali. Sebab, Perda No 5 Tahun 2015 belum sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan DPRD Kalteng saat ini. “Walau prosesnya lama, kita tetap berusaha dan mudah-mudahan masih ada peluang untuk itu,” ungkapnya. 
(uni/abe/fab/JPG)

Berantas Narkoba, DPD RI dan BNN Tandatangani MoU



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerjasama dijalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/3).
Perjanjian kerjasama yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD RI, H. Mohammad Saleh dan Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso ini merupakan bentuk kesungguhan tekad dan komitmen nyata yang ditunjukkan oleh DPD RI dalam mendukung upaya penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika, sekaligus merespon situasi bangsa yang berada dalam status darurat narkoba.
Mohammad Saleh mengatakan bahwa MoU ini merupakan bentuk dukungan DPD RI kepada BNN dalam pemberantasan narkoba dan peredarannya. DPD RI prihatin karena Indonesia menjadi pasar potensial peredaran narkoba. “Ini perang terhadap narkoba, kita bersinergi untuk mengakselerasi upaya pencegahan melalui alat kelengkapan dan perorangan dengan tujuan menyelamatkan generasi muda Indonesia,” ujar Saleh.
Melalui kerjasama ini BNN menaruh harapan besar kepada DPD RI untuk terus mendukung kinerja BNN dalam upaya penanganan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika baik di bidang pencegahan maupun pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. “Kami memandang penting kerjasama ini karena potensi besar untuk mengoptimalkan langkah-langkah pemberantasan narkotika, BNN akan mendukung DPD RI dalam menyebarluaskan informasi yang muatannya aktual,” kata Budi Waseso.
Kerja sama ini melingkupi penyebarluasan informasi melalui edukasi, sosialisasi dan advokasi dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dukungan penyelenggaraan kegiatan P4GN ini merupakan peluang dan potensi besar yang dapat didayagunakan untuk mengotimalkan langkah-langkah konkret dalam upaya penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika.
Publisitas dan kampanye anti narkoba yang nantinya akan dilakukan secara massif oleh BNN dan DPD RI diharapkan dapat membentuk paradigma dan sikap yang positif serta produktif, sehingga masyarakat tidak pernah berfikir ataupun berniat untuk menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika dalam bentuk apapun.*int


Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI


Selasa, 14 Maret 2017





Delegasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 8 s/d 14 Maret 2017. Delegasi dipimpin langsung oleh Ketua BKSP DPD RI, Drs. Bahar Ngitung MBA, dan disertai oleh Senator dari provinsi-provinsi di Indonesia, yaitu: Dr. Pdt. Rugas Binti, B.D., M.Div. (Kalimantan Tengah),  G.K.R. Ayu Koes Indriyah (Jawa Tengah), Fabian Richard Sarundajang (Sulawesi Utara), Hj. Emilia Contessa (JawaTimur), HI. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si. (Lampung), Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si. (Sulawesi Tenggara), DR. Hj. Maimanah Umar, MA (Riau), Drs. H. Muhammad Idris, S. (Kalimantan Timur), dan Drs. A.D. Khaly (Gorontalo).

Dalam kesempatan pertemuan dan tatap muka dengan KBRI Kopenhagen, Ketua Delegasi BKSP DPD RI menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menggali informasi dan melakukan studi banding tentang politik, potensi ekonomi, budaya, dan good governance di Denmark. Dalam hal ini, informasi tersebut dipandang bermanfaat terutama untuk menambah wawasan anggota Delegasi dalam proses pencatatan, perumusan, dan pengusulan suatu rancangan undang-undang tertentu.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Denmark dan Merangkap Republik Lithuania, Bapak Muhammad Ibnu Said dalam kesempatan yang sama menerangkan secara umum mengenai perkembangan bidang politik, keamanan, sosial budaya di Denmark, serta kerja sama antara kedua negara yang telah terjalin selama ini di sektor energi, transportasi, pertanian, dan pangan. Duta Besar RI juga menyampaikan harapan agar kiranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam mempromosikan pariwisata dan memperkenalkan seni budaya Indonesia kepada masyarakat di Denmark.

Selama kunjungan kerja, sesuai dengan jadwal kegiatan yang sebelumnya telah disiapkan, Delegasi BKSP DPD RI telah mengadakan pertemuan dengan Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, State of Green, Danish Agency for Higher Education, dan University of Copenhagen, terutama untuk menjajaki kemungkinan peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Denmark di sektor industri dan investasi, clean energy, dan pendidikan. Selain itu, Delegasi juga telah mengadakan pertemuan dan dialog dengan masyarakat Indonesia di Denmark yang antara lain dihadiri oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Denmark, Masyarakat Badminton Indonesia (MABID), Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI), Indonesian Moslem Society in Denmark (IMSD), dan diaspora Indonesia di Denmark.

Ketua Delegasi BKSP DPD RI, Bapak Bahar Ngitung menilai kunjungan kerja tersebut sangat bermanfaat bagi anggota, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD RI untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang, dan juga mencari ide-ide kreatif untuk keperluan pembangunan daerah. Secara khusus, Bapak Bahar Ngitung juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas sambutan hangat dan fasilitasi yang diberikan oleh KBRI Kopenhagen selama Delegasi berada di Denmark.​



Bahas Rencana Regrouping, Anggota DPD RI Provinsi Jatim Kunjungi PTPN X


Tampak Ahmad Nawardi bersama dengan jajaran Direksi PTPN

Rencana regrouping pabrik gula di Jawa menjadi perhatian beberapa pihak, salah satunya DPD RI Provinsi Jawa Timur. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ahmad Nawardi, anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, Kamis (16/03). Dihadiri oleh Direktur Komersil PTPN X, M. Hanugroho serta Direktur Utama PTPN XI, Moh. Cholidi, kunjungan ini membahas rencana regrouping pabrik gula beserta solusi dan dampaknya bagi perusahaan maupun sosial.
Ahmad Nawardi menyampaikan bahwa pihaknya bersama-sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sudah melakukan pendekatan dengan petani tebu guna mendengarkan aspirasi mereka mengenai rencana regrouping. “Pemerintah bersama-sama PTPN harus menemukan solusi terbaik terhadap rencana ini,” pungkasnya.
Pada kunjungan ini, Hanugroho selaku Direktur Komersil menerangkan bahwa jajaran direksi dan manajemen PTPN X saat ini sedang mencari beberapa opsi solusi jika rencana regrouping dilakukan. “Dalam hal ini tentu saja PTPN X mempertimbangkan dampak sosial dalam setiap langkah yang akan diambil. Bagaimanapun, kami tidak ingin merugikan petani tebu, karena petani merupakan mitra dari PTPN X,” terang Hanugroho.
Rencananya, DPD RI Provinsi Jawa Timur akan mengundang PTPN IX,X, dan XI untuk membahas rencana regrouping lebih rinci. Harapannya adalah ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak yang terkait. 
(CIN_Sekper, AZA_Sekper)


Terima Kunjungan Komite II DPD RI, Bupati Sambari Paparkan Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat


Bupati Sambari memberikan cinderamata kepada  Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan saat ini di Kabupaten Gresik masih surplus (berlebih) beras sebanyak 130.000 ton.
Pernyataan itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan kerja  Komite II DPD RI Ahmad Nawardi bersama sejumlah pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) di ruang Graita Eka Praja pagi tadi, Rabu (22/3).
Dia menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan peningkatan terhadap produktivitas padi, jagung, kedelai dan tanaman holtikultura.
Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan lahan untuk peningkatan produktivitas mangga chokanan yang dibudidayakan dengan teknik penyambungan atau okulasi.
Seperti mangga pada umumnya, chokanan akan berbuah pada bulan Oktober-Januari. Namun, karena bersifat genjah (cepat berbuah), chokanan bisa berbuah hingga tiga kali dalam setahun.
“Dengan begitu bisa menghasilkan 20 kilogram sekali panen. Dari situlah terdapat upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gresik,” terangnya.
Sementara Ahmad Nawardi mengatakan, kunjungannya bersama para anggota HKTI ingin membahas pembangunan insfrastruktur, pertanian dan industri serta industri pertanian di Kabupaten Gresik. “Kami ingin membahas lebih jauh terkait hal tersebut,” katanya.
Ditambahkan dia, bahwa saat ini pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, membuat DPD RI semakin bersemangat untuk meningkatkan pangan nasional, khususnya di wilayah Jawa Timur. (hud/rev)


DPD RI Bahas Pertanian Bersama HKTI dan Bupati Gresik


Rabu, 22 Maret 2017  19:43

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto (kanan) saat menerima kunjungan Komite II DPD RI

GRESIK(BM)- Bupati Sambari menerima kunjungan kerja Wakil Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi bersama sejumlah pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) di ruang Graita Eka Praja, Rabu (22/3). Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa saat ini di Kabupaten Gresik masih surplus beras sebanyak 130.000 ton.
 
Menurut Nawardi, kunjungannya bersama para anggota HKTI tersebut ingin membahas pembangunan insfrastruktur, pertanian dan industri pertanian di kabupaten Gresik. “Kami ingin membahas lebih jauh terkait hal tersebut,” kata Nawardi.
 
Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, membuat DPD RI semakin bersemangat untuk meningkatkan pangan nasional khususnya di wilayah Jawa Timur. Bupati Sambari mengatakan bahwa Pemkab Gresik melakukan peningkatan terhadap produktivitas padi, jagung, kedelai dan tanaman holtikultura.
 
Selain itu, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk peningkatan produktivitas Mangga chokanan yang dibudidayakan dengan teknik penyambungan atau okulasi. Seperti Mangga pada umumnya chokanan akan berbuah pada Oktober-Januari. Namun, karena bersifat genjah (cepat berbuah), chokanan bisa berbuah hingga tiga kali dalam setahun. “Dengan begitu bisa menghasilkan 20 kilogram sekali panen, dari situlah terdapat upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten Gresik,” ujar Bupati. (sgg/yog/dra)


Senin, 20 Maret 2017

Emilia Contessa Lakukan Kunjungan Kerja Ke Kemenag Kota Batu


Senin, 20 Maret 2017, 14:50


Kota Batu (Setjen) Senin (20/3), Bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Batu, salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Emilia Contessa melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pra-persiapan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2017. Beliau dalam kunjungan kerjanya didampingi oleh beberapa staf dan asisten pribadinya.

Jamal selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu dalam menyampaikan sambutannya untuk Anggota DPD RI tersebut menyatakan perasaan tersanjung karena seorang Senator wilayah Jawa Timur tersebut bersedia untuk melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Jamal juga menyatakan bahwa akan mencukupi informasi yang dibutuhkan dan diperlukan dalam kunjungan kerja tersebut. Dalam dialog yang berlangsung secara interaktif, serius tetapi diselingi dengan canda ini, Emilia Contessa menyebutkan tugas beliau dalam 3 tahun terakhir ini yang selalu mendapat amanah untuk menjadi anggota tim yang bertugas memantau bagaimana pelaksanaan pra sampai pasca pelaksanaan ibadah haji yang berlangsung.

Dalam acara kunjungan kerja ini, Seluruh Pejabat di Kantor Kementerian Agama Kota Batu menyambut dengan antusias dengan mengikuti dan mendengar penjelasan dari Senator wilayah Jawa Timur ini dengan seksama, terutama bagi Kasi PHU di Kemenag Kota Batu. Adapun dalam acara ini, Emilia Contessa juga meninjau secara langsung bagaimana Pelayanan Haji Satu Atap yang dilakukan di Kemenag Kota Batu. Beliau menyampaikan rasa kagum serta harapannya agar Pelayanan Haji Satu Atap ini bisa berlangsung efektif dan menjadi percontohan bagi daerah lain untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan terutama bagi jamaah haji. (S.I.D).

Editor: isn/hans/mn


Pemprov Jatim Bangun 16 Rumah Garam



Reporter MC Provinsi Jawa Timur

Ditayangkan Eka Yonavilbia




Surabaya, InfoPublik - Kemarau basah yang kembali melanda sebagian besar wilayah Jatim, membuat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim membuat antisipasi agar produksi garam tahun 2017 tetap sesuai harapan.
Salah satu upaya yang kini dilakukan, yakni kembali membangun 16 unit rumah garam yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Lamongan, Tuban, Sumenep, Pasuruan dan Kota Pasuruan.
Kepala DKP Jatim, Heru Tjahyono, Jumat (17/3) mengatakan, tahun 2016 DKP Jatim telah membangun 46 rumah garam. Keberadaan rumah garam sangat dibutuhkan petani karena berhasil mempercepat produksi garam saat hujan berlangsung. Fungsinya adalah sebagai tempat mempercepat penguapan, sehingga garam mudah kering dan bisa segera dimanfaatkan.
Dikatakannya, pembangunan rumah garam akan dilakukan pada masing-masing kelompok petani garam dan tidak bersifat individu. Kegiatan ini disalurkan melalui program dana bantuan Pemberdayaan Usaha GaramRakyat (Pugar), dimana setiap kelompok tani harus memiliki lahan bersifat tetap dan melakukan aktivitas produksi garam secara kontinyu. Pugar sendiri merupakan salah satu program pemerintah guna membantu petani garam rakyat meningkatkan produksi garam, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Dalam pembangunan rumah garam, DKP Jatim mengalokasikan Rp 187 juta untuk satu unit bangunan. Dana tersebut selain untuk konstruksi bangunan juga melengkapi sejumlah alat yang ada di dalam bangunan.
Kepala Bidang Pesisir dan Pengawasan, DKP Jatim, Fathur Rozaq menambahkan, mengahadapi musim penghujan yang hingga pertengahan Maret, masih kerap turun. DKP Jatim telah memiliki skema antisipasi agar produksi garam tetap sesuai target. Diantaranya dengan memanfaatkan rumah garam seperti layaknya greenhouse pada pertanian. Dimana pengkristalan yang biasa dilakukan di luar ruangan, diganti di dalam ruangan.
Skema lain yang dapat dilakukan para petani adalah menandon air laut yang akan dijadikan garam. Sehingga ketika hujan turun tandon-tandon yang berisi air hujan itu akan ditarik untuk disimpan. Selanjutnya dikeluarkan kembali ketika cuaca panas. Kedua sistem inilah yang saat ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh para petani garam, mengantisipasi gagalnya panen garam tahun 2017 akibat hujan yang masih turun hingga saat ini.
Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Ahmad Nawardi mengatakan, permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat petani garam, yakni masih banyaknya sarana dan prasarana garam rakyat belum tertata dan kurang memadai. Tata letak pegaraman rakyat umumnya tidak teratur dan terpencar-pencar, sarana jalan yang menghubungkan petak atau lahan dengan jalan raya atau sungai sebagai sarana transportasi hampir dikatakan tidak ada atau tidak memadai.
Hal ini menyebabkan biaya angkut ke tepi jalan raya (transportasi ke atas truk pengangkut) menjadi tinggi, sehingga pendapatan pembudidaya garam pada umumnya menjadi lebih kecil karena dipotong biaya transport yang cukup besar.
HKTI Jatim mengapresiasi langkah yang dilalukan DKP Jatim dengan terus menambah pembangunan rumah garam. Hal itu tentunya akan meringankan beban yang harus ditanggung petani garam saat mereka harus menghadapi masalah baru, yakni dampak kemarau basah.
Menurutnya, musim kemarau di Pulau Jawa yang relatif pendek, yaitu berkisar empat sampai lima bulan pertahun dengan kelembaban yang tinggi, berdampak produktivitas garam pertahun rendah, sedangkan untuk Indonesia timur musim kemarau hingga tujuh sampai delapan bulan.
“Keberadaan rumah garam ini tentunya semakin membantu petani saat mereka mengahadapi masalah baru, karena menjadi solusi mempercepat kegiatan produksi garam rakyat,” ujarnya. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-jal/eyv)

Karwo Dipastikan Penuhi Undangan DPD




Gubernur Jatim Soekarwo
SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendapat perhatian serius Gubernur Jatim Soekarwo. Pasalnya, undangan tersebut membahas nasib 500 ribu lebih warga Jatim yang terdampak dalam rencana penutupan pabrik gula (PG). 

Jika tidak berhalangan, orang nomor satu di Jatim itu dipastikan akan menghadiri undangan. "Keberpihakan Pak Gubernur (Soekarwo) terhadap rakyat kecil, saya yakin siapapun tidak meragukan. Saya yakin beliau berkenan datang jika diundang," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Beny Sampir Wanto, kemarin (17/03). 

Menurut Beny, Soekarwo sejak awal memang tidak sepakat dengan rencana penutupan 9 PG di Jatim. Langkah yang lebih bijak mengatasi efisiensi adalah dengan melakukan revitalisasi PG. Bukan dengan melakukan penutupan, sebab dampak sosial nanti akan berakibat bukan hanya pada 500 ribu lebih masyarakat Jatim di sektor tebu, melainkan pada 1,2 juta jiwa. 

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bakal mengundang Gubernur Jatim Soekarwo, DPRD Jatim serta PTPN X, XI dan XII ke Jakarta terkait wacana penutupan pabrik gula. DPD melihat persoalan ini cukup serius karena bakal menimbulkan dampak sosial yang cukup besar di masyarakat. 

"Data di kami ada sekitar 550 ribu pekerja disektor gula yang akan terdampak dengan wacana penutupan pabrik gula ini, makanya akan kita panggil mereka (gubernur, dprd jatim, dan PTPN) untuk kita ajak bicara bersama kementerian terkait," ujar anggota DPD RI Dapil Jatim, Ahmad Nawardi, yang juga ketua HKTI Jatim, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PN X dan XI, di Surabaya, Kamis, (16/3)

Dampak sosial itu lanjut politisi asal Sampang Madura itu, diantaranya adalah pengangguran. Para petani, sopir hingga pekerja pabrik yang hidup disektor pergulaan harus dicarikan solusi jika wacana penutupan pabrik gula ini dilakukan. 

Sebab dari data dia, dalam satu pabrik saja, ada sekitar 50 - 90 ribu pekerja yang terkait, jika ada 9 pabrik yang ditutup maka akan membuka kemiskinan baru di Jatim. Dampak sosial ini yang menjadi perhatian penuh DPD RI untuk mencarikan solusi bersama pemerintah daerah. 

Sementara itu Beny menambahkan, kehadiran Pakde Karwo sapaan Gubernur Soekarwo itu bisa dipastikan jika tidak berhalangan dengan kegiatan lain. 

"Kecuali ada kegiatan yang mengharuskan beliau hadir secara pribadi. Misalnya, kehadiran Presiden dan Wapres ke Jatim yang mengharuskan beliau mendampingi. Atau keharusan beliau untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang secara substansi mengharuskan hadir, seperti paripurna DPRD untuk pengambilan kebijakan," jelasnya.

Jika terpaksa, lanjut Beny Gubernur akan mewakilkan undangan tersebut pada wakilnya yang tentu akan sependapat dengan dirinya menolak penutupan pabrik gula. arf 

HKTI Dukung Program Percepatan Serapan Gabah dan Beras Petani





Pemprov, Bhirawa

Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jatim  senantiasa mendukung program percepatan penyerapan gabah dan beras dari petani. Bahkan HKTI juga siap sosialisasikan pada anggotanya yang petani didaerah, agar gabah yang mereka produksi penyerapannya bermitra dengan Bulog.

“Dengan kemitraan ini, stabilitas harga akan terjaga dan Jatim sebagai lumpung pangan nasional tetap bertahan,” kata Ketua HKTI Jatim yang juga Anggota DPD RI, H Ahmad Nawardi saat bertemu dengan Kepala Bulog Jatim Usep Karyana, pertengahan minggu lalu.

Untuk mendukung Jatim sebagai lumbung pangan nasional, pemerintah dan HKTI harus mengurai sejumlah permasalahan. Sejumlah permasalahan yang akan diperjuangkan HKTI, di antaranya pemanfaatan lahan tidur, pembangunan infrastruktur pertanian dan mengurai permasalahan pupuk.

Alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi harus segera dicarikan solusinya dengan segera memanfaatkan lahan-lahan tidur. Selain itu, akses petani untuk mendapatkan bantuan dan pinjaman permodalah juga harus dipermudah. Sehingga minat masyarakat untuk mengembangkan komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan tak akan surut.
Saat ini, mitra kerja yang diajak kerjasama dengan Bulog diantaranya berasal dari 
pegilingan, koperasi serta gabungankelompok tani (Gapoktan) yang memiliki fasilitas sesuai dengan ketentuan Bulog.  Diantara persyaratan teknis menjadi mitra Bulog, yakni memiliki lantai atau sarana jemur, pengeringan mekanis, mesin pemecah kulit, dan mesin penyosoh.

Selain dengan memperbanyak mitra penggilingan, Bulog juga melakukan pembelian beras dari para petani atauGapoktan yang telah mendapatkan bantuan lantai jemur atau pengering dari Pemprov serta dari program kerjasamaBUMN dalam pengembangan padi.
Sedangkan saat ini Bulog Divre Jatim terus melakukan percepatan penyerapan gabah dan beras petani pada musim panen raya 2017. Hingga periode tanggal 15 Maret, total serapan beras oleh Bulog Jatim mencapai 70,788 ton beras. Jumlah tersebut berasal dari serapan beras sebesar 68,018 ton dan 4,362 ton gabah kering giling (GKG).

Kepala Bulog Divre Jatim, Usep Karyana memaparkan, realisasi hingga periode pertengahan Maret ini berasal dari kontrak antara Bulog Jatim dengan mitra, meliputi 4,936 GKG dan beras 84,834 ton beras yang total keseluruhannya 87,968 ton setara beras.
Menghadapi musim panen raya, Bulog terus melakukan percepatan dalam penyerapan gabah dan beras. Ini dilakukan agar harga komoditas ini di tingkat petani tetap stabil dan tidak dipermainkan tengkulak.

“Kami sangat terbuka dengan para mitra yang ingin bekerjasama dengan Bulog. Dan tentunya mitra kami mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan Bulog,” ujarnya.

Di Jatim, kapasitas gudang yang dimiliki Bulog mencapai 1.180.500 ton, terdiri atas 357 unityang berada pada 59 komplek, serta memiliki Laboratorium Kecil (mini lab)16 unit. ”Dengan potensi itu, kami siap menampung gabah dan beras asal petani,” katanya. [rac]

Penutupan 9 PG, DPD RI akan Undang Gubernur ke Jakarta


 MAR 16, 2017  PUBLISH BY  

Anggota DPD RI Dapil Jatim, Ahmad NawardiKT/Istimewa

Surabaya (KT) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI bakal memanggil Gubernur Jatim Soekarwo, DPRD Jatim serta PTPN X, XI dan XII ke Jakarta terkait wacana penutupan pabrik gula. Penyebabnya, rencana ini diprediksi bakal menimbulkan dampak sosial yang cukup besar.
"Dampaknya sangat besar, makanya akan kita panggil semua (gubernur, dprd jatim, dan PTPN) untuk kita ajak bicara bersama kementrian terkait," ujar  anggota DPD RI Dapil Jatim, Ahmad Nawardi, yang juga ketua HKTI Jatim, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PN X dan XI, di Surabaya, Kamis, (16/3).
Menurut data DPD RI, terdapat 550 ribu pekerja disektor gula yang terancam menjadi pengangguran atas rencana ini. Lanjut politisi asal Sampang Madura itu, Para petani, sopir hingga pekerja pabrik yang hidup disektor pergulaan harus dicarikan solusi jika wacana penutupan 9 pabrik gula ini dilakukan. 
Ketua HKTI Jatim ini menegaskan sependapat dengan Gubernur Jatim Soekarwo yang menolak penutupan terhadap 9 pabrik gula (PG). Sebagaimana diketahui, 9 PG itu adalah, tiga PG di wilayah PTPN X, yakni Watoetoelis, Toelangan, dan Meritjaan dan enam PG di wilayah PTPN XI, yaitu Poerwodadie, Redjosarie, Kanigoro, Wringinanom, Olean, dan Pandjie.
Alasan penutupan ini, di antaranya  efisiensi PG yang akan ditutup itu sudah rendah dan kualitas produknya juga tidak bisa mengikuti kualitas internasional. 
"Saya dengar dari HKTI daerah, baru wacana penutupan saja, petani sudah tidak menanam tebu, mereka beralih ke tanaman lain. Dampaknya suplai tebu berkurang. Jadi ini juga harus dipikirkan PTPN," tegas Nawardi.
Sementara itu, Comersial Direktor PTPN X M Hanugroho mengatakan, wacana penutupan tidak bisa dilakukan serta merta, sebab PTPN sendiri sudah berhitung dengan melakukan penutupan mereka juga mengalami kerugian.
Untuk penutupan PG tersebut, Hanugroho mengestimasi PTPN mengalami kerugian Rp. 137 miliar investasi. Meski disisi lain jika PG tetap dioperasi juga tidak efisien. Untuk itu PTPN  menyanggupi  hadir di Jakarta dalam RDP yang bakal dilakukan DPD RI mendatang untuk membahas wacana penutupan tersebut. (Zal/Abn)

Rabu, 15 Maret 2017

Banyak Keluhan Jalan Nasional, Senator Jatim Turun




Jalan Kalianak Surabaya menjadi tolak ukur betapa parahnya kerusakan jalan
SURABAYAPAGI.com, Surabaya  

Banyaknya keluhan akan jalan nasional langsung direspon Senator asal Jatim Ahmad Nawardi. Bersama Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini, mereka melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah titik jalan nasional di Jawa Timur, Rabu, (8/2). 

Sidak di antaranya dilakukan di Jalan kalianak, Jalan manyar, lalu di Kabupaten Sampang dan Keraton Kabupaten Pasuruan. 

Dalam sidak kemarin, Ahmad Nawardi mengatakan, rencananya dalam 2017 ini jalan nasional tersebut akan dibangun termasuk menata sistem drainasenya. Di jalan Kalianak surabaya misalnya separuh jalannya sempit, sehingga butuh pelebaran jalan. 

Selain itu drainase di jalan akses ke pelabuhan teluk lamong tersebut tidak normal. "ini butuh kerjasama antara pusat, provinsi dan pemerintah kota surabaya, ujarnya. 

Tidak berbeda jauh di Kota Sampang, karena sering banjir yg meluap sampai jalan raya, banyak aspal yang mengelupas dan jalan berlubang. "Di Sampang tidak hanya karena banjir tapi saluran airnya juga buntu dan tak berfungsi," tegas politisi yang juga ketua HKTI Jatim itu 


Karena itu , ketua KKI Jatim ini mengapresiasi atas kunjungan dan sidak dirjen, sehingga tahu kondisi jalan nasional di jatim "atas nama rakyat jatim saya berterima kasih pada pak dirjen," kata mantan wartawan ini yang juga didampingi Kepala Balai Besar Jalan Nasional, Kepala Balai Besar Air dan Sungai serta kepala dinas PU Binamarga Jatim. 

Terpisah, Kepala Dinas PU Binamarga Jatim, Gatot Sulistiyo Hadi mengatakan, tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga siap melakukan penanganan pemeliharaan berkala/pelapisan ulang jalan milik provinsi dengan kondisi sedang, atau rusak ringan sepanjang 128,772 km. 

Penanganan pemeliharaan jalan tersebut dilakukan di 34 ruas jalan provinsi melalui 11 UPT milik Dinas PU Bina Marga yang tersebar diseluruh Jatim. Yakni UPT Surabaya (5,947 km), Mojokerto (9 km), Bojonegoro (4,440 km), Madiun (13,600 km), Pacitan (5,600 km), Kediri (20,800 km), Malang (5,480 km), Probolinggo (21,030 km), Jember (27,535 km), Banyuwangi (11,830 km), dan Pamekasan (3,510 km). 

Saat ini, tahapan pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai proses tender. Khusus untuk UPT Kediri, anggaran yang disiapkan untuk proyek pekerjaan fisik perbaikan jalan sepanjang 4 km dari Gayungan, Kab. Nganjuk arah ke Kota Kediri sekitar Rp. 20 Miliar. 


“Pelapisan ulang ini dilakukan secara berkala dilakukan untuk menjaga eksistensi jalan provinsi agar tetap awet,” jelasnya. 
Selain pemeliharaan berkala/pelapisan ulang jalan provinsi, tahun ini Pemprov juga melakukan perbaikan jalan provinsi mulai dari penanganan, pelebaran, pemeliharaan, perbaikan sampai pemantapan jalan sepanjang 75,22 km. Perbaikan itu dilakukan pada 24 plus 3 ruas jalan. Untuk yang terpanjang rekonstruksi jalan dilakukan pada ruas BTS. Kota Pamekasan – Sotabar sepanjang 7,3 km. Sedangkan yang terpendek rekonstruksi jalan terjadi BTS. Kab. Ponorogo – BTS Kota Pacitan sepanjang 0,4 km. 

“Penanganan ini akan mengurangi jumlah panjang jalan dengan lebar belum standar (> 7 meter) dari 702 km menjadi 626 km,” bebernya. arf