 |
Reporter: Hasan
Jakarta, suaraindonesia-news.com – Mendengar Deklarasi Masyarakat Kepulauan Sumenep untuk berpisah akhirnya Ahmad Nawardi Senator Jatim kelahiran asal Madura ini akhirnya angkat bicara, serta sepakat dan sangat mendukung keinginan masyarakat Kepulauan untuk mendirikan Kabupaten baru dan mekar dari Sumenep, seperti yang disampaikan ketika ditemui, Senin (09/05/2016).
“Sebagai senator asal Jatim kelahiran Madura saya pernah berkali kali berdialog dengan sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat kepulauan. saya juga beberapa kali datang ke kepualayan, saya kira sudah layak kepulauan menjadi daerah otonomi baru (DOB),” Katanya
Tentu Senator asal Jatim yang biasa dipanggil H. Nawardi ini punya alasan dan pandangan logis yang mensyaratkan Kabupaten Kepulauan Sumenep ini harus dimekakaran ditinjau dari beberapa aspek menerut Perundang-undangan, baik aspek sosial, ekonomi, budaya dan termasuk jumlah masyatakatnya memang layak jadi kabupaten.
“Layak itu untuk mekar, dan saya yakin pemerintah Kabupaten Sumenep yakni bupati dan DPRD mendukung pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kepulauan. Apalagi saya pernah mendengar Bupati akan mendukung DOB itu,” Lanjutnya
Ahmad Nawardi juga menghimbau agar Deklarasi ini ditindak lanjuti baik melalui Hearing ke DRPD dan melakukan dialog ke Bupati untuk mendapat persetujuan.
Sebelumnya Dekalarasi Kepulauan Sumenep dilakukan di Kalianget dengan ratusan massa yang memadati area tempat Deklarasi, dan uniknya Deklarasi ini dilakukan diatas perahu, sebagai bentuk selain protes dengan buruknya pelayanan, baik infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, layanan listrik dan wabilkhusus layanan transpotrasi laut (Kapal), seperti yang disampaikan salah satu perangkat aksi Deklarasi yang menyebut dirinya Nur Rahmi Zakiyah.
“Saya menolak untuk bungkam karena ketidak adilan ini, untuk mensejahterkan masyarakat saat ini kami lihat hanya ada satu cara, yaitu Kepulauan Sumenep harus mekar atau keluar dari Kabupaten Sumenep,” imbuhnya.
Deklarasi dilakukan tepat pukul 15.30 Wib kemarin, Ahad (08/05/2010) yang mana dalam pernyataan atau teks deklarasi dibacakan oleh sesepu Kepulauan Sumenep yaitu Mahmud, TK.
|
Fungsi, Tugas & Wewenang Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah : 1. Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang 2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang 3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK 4. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang
Senin, 16 Mei 2016
Soal Kabupaten Kepulauan Sumenep, Senator Asal Jatim Angkat Bicara
DPD RI: Pelaksanaan UN Tingkat SMP Ada yang Kurang
 |
| Meninjau langsung lokasi pelaksanaan UN di ruang kelas |
 |
| Kunjungan Anggota DPD RI, H. Ahmad Nawardi, S.Ag. terkait dengan pelaksanaan UN tingkat SMP di Kab. Bangkalan
KBRN, Bangkalan: Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat di Kabupaten Bangkalan dinalai masih ada yang kurang. Sebab, masih banyaknya lembaga sekolah yang belum menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNKB). Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPR RI, Ahmad Nawardi ketika melakukan peninjauan langsung pelaksanaan UN tingkat SMP di kabupaten Bangkalan dengan mengnjungi SMPN 1 dan MTsN.
"Pelaksanaan UN tingkat SMP ini ada yang kurang, karena ratusan lembaga sekolah tingkat SMP di Bangkalan hanya 1 lembaga yang menerapkan UNBK, padahan tahun ini SMP atau MTsN sudah bisa memulainya," kata Ahmad Nawardi, usai melakukan peninjauan pelaksanaan UN di MTsN Bangkalan.
Ia menambahkan, sekolah dengan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) integritasnya bisa diangkat. "Seperti Kabupaten Bangkalan untuk tingkat SMA UNnya tertinggi se Jawa Timur, namun integritasnya dalam penilaian pusat kurang, karena UN SMA masih menggunakan pola lama, hanya 8 lembaga SMK yang sudah UNBK," ungkapnya. Dijelaskan Ahmad Nawardi, minimnya sarana komputer di sekolah bukan jadi penghalang untuk tidak dilaksanakannya UNBK. Lembaga SMP bisa meminjam dengan menggunakan komputer milik SMK yang sudah melaksanakan sebelumnya.
"Solusi kedua Jika sekolah belum mampu dalam pengadaan komputer bisa meminjam ke siswa dan digunakan oleh siswa itu ketika dalam pelaksanaan UNBK dan upaya lain pemerintah pusat bisa membantu 50 persen komputer," ujarnya.
Sementara itu, kepala MTsN Bangkalan Mas Emi Kalsum menuturkan, pihaknya belum menerepkan UNBK karena sarananya belum memenuhi, sementara sumber dana yang ada hanya dari dipa dan dipa tersebut sudah ada aturan dalam penggunaannya. "Tahun depan semua MTsN sudah di wajibkan UNBK dan jika menerepkan UNBK itu harus banyak pihak yang mendudkung khsusnya pemerintah daerah dan pihak terkait seperti PLN dan Telkom," tukasnya. (MU/AKS)
|
Anggota DPD RI : Jelang Puasa Ada Permainan Harga
Berita Bangkalan
Rabu, 11 Mei 2016 14:27
 |
| Pedagang bawang merah melayani pembeli di Pasar Induk Gadang, Kota Malang, Selasa (26/5/2015).
SURYA.co.id | BANGKALAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi mengatakan, adanya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dipicu adanya permainan harga. akibatnya konsumen yang dirugikan.
Hal itu ia sampaikan usai berbincang langsung dengan sejumlah pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan, Rabu (11/5/2016).
"Saya melihat mulai ada permainan di tingkat pedagang ke atas hingga ke pihak distributor. Sehingga ketika sampai pada tingkat konsumen, harganya naik," katanya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).
Pernyataan yang dilontarkan pria kelahiran Sampang itu berdasarkan hasil penelusurannya di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Seperti Nganjuk dan Ngawi sebagai wilayah pemasok bawah merah.
"Saya ketemu dengan petani di sana, ternyata pasokan lancar. Lonjakan harga ini tidak rasional. Apalagi Ramadhan masih kurang satu bulan," ujarnya.
Melonjaknya harga di tingkat konsumen, dijelaskan Nawardi, juga karena faktor terlalu banyaknya pintu-pintu dan meja.
Untuk itu, dirinya akan meminta Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan untuk turun ke bawah melakukan pengecekan harga-harga sembilan bahan pokok (sembako).
"Sehingga ketika mendekati Ramadhan, pasokan sembako cukup atau tidak. Harga-harganya tidak semakin merangsek naik. Kasihan konsumen," pungkasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).
Di Pasar KLD, harga bawang merah mengalami kenaikan dari Rp 28 ribu per kilogram menjadi Rp 30 ribu per kilogram. Sementara harga bawang putih naik dari Rp 31 ribu menjadi Rp 34 ribu.
Penjual sembako di Pasar KLD Bangkalan, Ny Saleho mengatakan, informasi terkait kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan disebabkan karena keterlambatan pasokan.
"Sudah dua hari ada keterlambatan. Sayuran, kentang, dan wortel juga mengalami kenaikan. Pasokan berkurang, itu yang saya terima informasinya," terangnya.
Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA |
Anggota DPD RI ini Sepakat dengan Hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual, Begini Alasannya
Berita Bangkalan
Rabu, 11 Mei 2016 18:38
 |
| Anggota DPD RI Ahmad Nawardi ketika meninjau pelaksanaan Unas hari ketiga di SMPN 1 Bangkalan, Rabu (11/5/2016)
SURYA.co.id I BANGKALAN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi terkait hukum berat bagi pelaku pelecehan dan pemerkosa perempuan berusia anak.
Hal itu disampaikan Nawardi usai memantau pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) hari ketiga di SMPN 1 Bangkalan, Rabu (11/5/2016).
"Saya setuju hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan terhadap anak," ungkap pria kelahiran Sampang itu.
Wacana hukuman berat hingga dikebiri terus menggelinding setelah mencuatnya kasus YN (14), Bengkulu. Ia ditemukan tewas di kebun karet setelah diperkosa 14 pemuda.
Kendati demikian, dijelaskannya, sanksi berat tidak lantas membuat pemerintah kebablasan hingga melanggar hak asasi manusia dan tidak melanggar aturan di atasnya. "Hak tersangka jangan sampai dilanggar," jelasnya.
Ia menilai, memperberat hukuman belumlah cukup untuk meminimalisir atau menjamin kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan memikirkan penindakan di sektor hulu seperti pemberantasan narkoba, minuman keras (miras) hingga menutup akses situs-situs yang berbahu pornografi.
"Narkoba, miras, dan pornografi dianggap sering menjadi penyebab orang berbuat kriminal. Sebelum pembunuhan Yn terjadi, para pelaku ramai-ramai minum tuak," jelasnya.
Ia pun lantas memuji langkah Pemkot Surabaya yang baru saja mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan miras. Begitu juga Kabupaten Pamekasan.
"Kalau tidak berjalan dengan serentak di kabupaten lain di Jawa Timur, miras tetap saja dijual di daerah lain," pungkas mantan Anggota DPRD Jatim itu.(*)
|
Ragu Kualitas Raskin, Anggota DPD RI Ini Lakukan Sidak
Senin, 16-05-2016 - 16:43 WIB - Dibaca: 701 Kali
 |
| Anggota DPRD RI Ahmad Nawardi ketika melakukan Sidak di Gudang Bulog Sumenep. (Foto : Busri Toha / SumenepTIMES)
MADURATIMES, SUMENEP – Salah satu anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jawa Timur, Ahmad Nawardi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (16/5/2016) siang.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, berbincang-bincang dengan Kepala Bulog Sumenep, Ainul Fatah. Dalam perbincangannya, Ahmad Nawardi sempat mempertanyakan raskin yang belum ditebus dan juga kualitas raskin.
Setelah itu Ahmad Nawardi melakukan pengecekan langsung ke gudang bulog, tempat penyimpanan beras untuk keluarga miskin. Bahkan, anggota DPD RI itu, mengecek bebarapa sak raskin.
Pengecekan terhadap raskin bukan hanya pada satu sak raskin yang telah berada di gudang bulog, tetapi juga raskin yang baru datang dikirim dari Surabaya, untuk mengetahui kualitas raskin yang akan didistribusikan kepada warga miskin di Sumenep.
”Kami melakukan pengecekan ini, untuk mengetahui kualitas raskin yang diterima bulog Sumenep. Sebab, saat ini mendekati bulan puasa, sehingga raskin yang harus diterima oleh warga miskin harus layak konsumsi,” ujar anggota DPD RI Ahmad Nawardi.
Sekedar diketahui, Kuota raskin di Sumenep sebanyak 1.745.670 ton per bulannya untuk warga kurang mampu. Ribuan ton raskin itu, disebar terhadap warga miskin yang tersebar di 27 kecamatan daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. (*)
|
Bulog Sumenep Pastikan Raskin Sesuai Standar Bulog
Senin, 16-05-2016 - 17:36 WIB - Dibaca: 322 Kali
 |
| Anggota DPD RI Ahmad Nawardi ketika melakukan Inspeksi ke Gudang Bulog Sumenep. (Foto : Busri Toha / SumenepTIMES)
MADURATIMES, SUMENEP – Kepala Bulog Sumenep, Madura, Jawa Timur, Ainul Fatah memastikan bahwa kualitas raskin yang diterima oleh Bulog Sumenep sesuai dengan kualitas bulog yakni kualitas medium. Jika tidak sesuai, pihaknya bisa menolaknya.
”Kalau tidak sesuai dengan kriterianya, kami dapat menolaknya. Raskin itu harus berkualitas medium,” dalih Ainul Fatah ketika wawancara dengan wartawan saat kedatangan anggota DPD RI Ahmad Nawardi, Senin (16/5/2016).
Menurutnya, raskin yang diterima oleh masyarakat dipastikan layak konsumsi. Jika kemudian ditemukan tidak layak konsumsi, warga bisa mengembalikan kepada bulog dan pihak bulog sendiri mengaku siap menggantinya.
”Jika memang mesyarakat penerima manfaat menolak, silahkan dikembalikan dan kami siap menggantinya,” tandasnya.
Sementara, terkait dengan kerusakan beras seperti disampaikan oleh Anggota DPD RI itu, bukan karena dari pihak bulog Sumenep sendiri. Tetapi, memang kualitas raskin yang dikirim dari Surabaya kepada bulog Sumenep.
Namun, sayang pihaknya ketika disinggung tentang standar kualitas raskin, tidak menjelaskan secara rinci. Ia hanya mengatakan bahwa kualitas raskin medium.
Apakah raskin di gudang bulog Sumenep yang patah-patah, berbau, dan warnanya berubah sudah sesuai standar?, Pihaknya tidak menjelaskan secara lebih rinci. ”Kualitas raskin medium,” kelitnya sambil mundur ketika wawancara dengan wartawan.
Sekedar diketahui, Kuota raskin di Sumenep 1.745.670 ton per bulannya untuk warga kurang mampu. Beras tersebut tersebar di 27 kecamatan daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. (*)
|
Oalah, Ada Raskin Patah-Patah dan Berbau Apek
Senin, 16-05-2016 - 17:06 WIB - Dibaca: 962 Kali
 |
| Anggota DPD RI Ahmad Nawardi (baju hitam) memegang beras tidak layak konsumsi di Gudang Bulog Sumenep. (Foto : Busri Toha / SumenepTIMES) |
MADURATIMES, SUMENEP – Inspeksi mendadak anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jawa Timur, Ahmad Nawardi, ke Bulog Sumenep, Madura, Senin (16/5/2016) siang, dikejutkan dengan penemuan beras tidak layak konsumsi.
Berdasarkan pantauan SumenepTIMES, anggota DPD RI Ahmad Nawardi, ini awalnya mengecek beras raskin di bagian dalam gudang bulog. Namun, ternyata berasnya tidak layak konsumsi karena warna sudah berubah kuning dan patah-patah.
Masih belum puas, akhirnya Ahmad Nawardi meminta untuk diambilkan beras satu sak yang menurut informasi dari Bulog, beras tersebut baru datang dari Surabaya. Beras tersebut, langsung diambil dari atas truck.
”Beras ini tidak layak konsumsi, kondisinya sangat jelek, patah-patah, warnanya sudah kehitaman dan baunya tidak enak. Ini lebih tepat untuk makanan unggas,” terang Ahmad Nawardi, anggota DPD RI, sambil menunjukkan beras berbau itu.
Menurutnya, raskin yang baru datang saja kondisinya sama dengan yang sudah ada di gudang penyimpanan raskin di Bulog. Dua-duanya, kata dia, sama-sama jelek. Bahkan, beras itu sangat tidak layak untuk dikonsumsi.
”Makanya, nanti kami akan meminta, pihak terkait seperti Bulog Pusat dan Kementerian Pertanian harus turun langsung untuk meninjau raskin tersebut. Sehingga, nanti diketahui, apakah kondisi beras itu memang jelek dari petani atau karena terlalu lama disimpan di gudang bulog,” paparnya. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)