Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI

Selasa, 14 Maret 2017

Delegasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 8 s/d 14 Maret 2017. Delegasi dipimpin langsung oleh Ketua BKSP DPD RI, Drs. Bahar Ngitung MBA, dan disertai oleh Senator dari provinsi-provinsi di Indonesia, yaitu: Dr. Pdt. Rugas Binti, B.D., M.Div. (Kalimantan Tengah),  G.K.R. Ayu Koes Indriyah (Jawa Tengah), Fabian Richard Sarundajang (Sulawesi Utara), Hj. Emilia Contessa (JawaTimur), HI. Ahmad Jajuli, S.IP., M.Si. (Lampung), Drs. H. Yusran A. Silondae, M.Si. (Sulawesi Tenggara), DR. Hj. Maimanah Umar, MA (Riau), Drs. H. Muhammad Idris, S. (Kalimantan Timur), dan Drs. A.D. Khaly (Gorontalo).

Dalam kesempatan pertemuan dan tatap muka dengan KBRI Kopenhagen, Ketua Delegasi BKSP DPD RI menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menggali informasi dan melakukan studi banding tentang politik, potensi ekonomi, budaya, dan good governance di Denmark. Dalam hal ini, informasi tersebut dipandang bermanfaat terutama untuk menambah wawasan anggota Delegasi dalam proses pencatatan, perumusan, dan pengusulan suatu rancangan undang-undang tertentu.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Denmark dan Merangkap Republik Lithuania, Bapak Muhammad Ibnu Said dalam kesempatan yang sama menerangkan secara umum mengenai perkembangan bidang politik, keamanan, sosial budaya di Denmark, serta kerja sama antara kedua negara yang telah terjalin selama ini di sektor energi, transportasi, pertanian, dan pangan. Duta Besar RI juga menyampaikan harapan agar kiranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam mempromosikan pariwisata dan memperkenalkan seni budaya Indonesia kepada masyarakat di Denmark.

Selama kunjungan kerja, sesuai dengan jadwal kegiatan yang sebelumnya telah disiapkan, Delegasi BKSP DPD RI telah mengadakan pertemuan dengan Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, State of Green, Danish Agency for Higher Education, dan University of Copenhagen, terutama untuk menjajaki kemungkinan peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Denmark di sektor industri dan investasi, clean energy, dan pendidikan. Selain itu, Delegasi juga telah mengadakan pertemuan dan dialog dengan masyarakat Indonesia di Denmark yang antara lain dihadiri oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Denmark, Masyarakat Badminton Indonesia (MABID), Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI), Indonesian Moslem Society in Denmark (IMSD), dan diaspora Indonesia di Denmark.

Ketua Delegasi BKSP DPD RI, Bapak Bahar Ngitung menilai kunjungan kerja tersebut sangat bermanfaat bagi anggota, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD RI untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang, dan juga mencari ide-ide kreatif untuk keperluan pembangunan daerah. Secara khusus, Bapak Bahar Ngitung juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas sambutan hangat dan fasilitasi yang diberikan oleh KBRI Kopenhagen selama Delegasi berada di Denmark.​

sumber

Bahas Rencana Regrouping, Anggota DPD RI Provinsi Jatim Kunjungi PTPN X

Tampak Ahmad Nawardi bersama dengan jajaran Direksi PTPN

Rencana regrouping pabrik gula di Jawa menjadi perhatian beberapa pihak, salah satunya DPD RI Provinsi Jawa Timur. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ahmad Nawardi, anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, Kamis (16/03). Dihadiri oleh Direktur Komersil PTPN X, M. Hanugroho serta Direktur Utama PTPN XI, Moh. Cholidi, kunjungan ini membahas rencana regrouping pabrik gula beserta solusi dan dampaknya bagi perusahaan maupun sosial.

Ahmad Nawardi menyampaikan bahwa pihaknya bersama-sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sudah melakukan pendekatan dengan petani tebu guna mendengarkan aspirasi mereka mengenai rencana regrouping. “Pemerintah bersama-sama PTPN harus menemukan solusi terbaik terhadap rencana ini,” pungkasnya.

Pada kunjungan ini, Hanugroho selaku Direktur Komersil menerangkan bahwa jajaran direksi dan manajemen PTPN X saat ini sedang mencari beberapa opsi solusi jika rencana regrouping dilakukan. “Dalam hal ini tentu saja PTPN X mempertimbangkan dampak sosial dalam setiap langkah yang akan diambil. Bagaimanapun, kami tidak ingin merugikan petani tebu, karena petani merupakan mitra dari PTPN X,” terang Hanugroho.

Rencananya, DPD RI Provinsi Jawa Timur akan mengundang PTPN IX,X, dan XI untuk membahas rencana regrouping lebih rinci. Harapannya adalah ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak yang terkait. 

(CIN_Sekper, AZA_Sekper)

sumber

Terima Kunjungan Komite II DPD RI, Bupati Sambari Paparkan Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Bupati Sambari memberikan cinderamata kepada  Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan saat ini di Kabupaten Gresik masih surplus (berlebih) beras sebanyak 130.000 ton.

Pernyataan itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan kerja  Komite II DPD RI Ahmad Nawardi bersama sejumlah pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) di ruang Graita Eka Praja pagi tadi, Rabu (22/3).

Dia menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan peningkatan terhadap produktivitas padi, jagung, kedelai dan tanaman holtikultura.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan lahan untuk peningkatan produktivitas mangga chokanan yang dibudidayakan dengan teknik penyambungan atau okulasi.

Seperti mangga pada umumnya, chokanan akan berbuah pada bulan Oktober-Januari. Namun, karena bersifat genjah (cepat berbuah), chokanan bisa berbuah hingga tiga kali dalam setahun.

“Dengan begitu bisa menghasilkan 20 kilogram sekali panen. Dari situlah terdapat upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gresik,” terangnya.

Sementara Ahmad Nawardi mengatakan, kunjungannya bersama para anggota HKTI ingin membahas pembangunan insfrastruktur, pertanian dan industri serta industri pertanian di Kabupaten Gresik. “Kami ingin membahas lebih jauh terkait hal tersebut,” katanya.

Ditambahkan dia, bahwa saat ini pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, membuat DPD RI semakin bersemangat untuk meningkatkan pangan nasional, khususnya di wilayah Jawa Timur. (hud/rev)

sumber

Surabaya Online
Potret Jatim
GresikNews

DPD RI Bahas Pertanian Bersama HKTI dan Bupati Gresik

Rabu, 22 Maret 2017  19:43

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto (kanan) saat menerima kunjungan Komite II DPD RI

GRESIK(BM)- Bupati Sambari menerima kunjungan kerja Wakil Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi bersama sejumlah pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) di ruang Graita Eka Praja, Rabu (22/3). Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa saat ini di Kabupaten Gresik masih surplus beras sebanyak 130.000 ton.

 

Menurut Nawardi, kunjungannya bersama para anggota HKTI tersebut ingin membahas pembangunan insfrastruktur, pertanian dan industri pertanian di kabupaten Gresik. “Kami ingin membahas lebih jauh terkait hal tersebut,” kata Nawardi.

 

Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, membuat DPD RI semakin bersemangat untuk meningkatkan pangan nasional khususnya di wilayah Jawa Timur. Bupati Sambari mengatakan bahwa Pemkab Gresik melakukan peningkatan terhadap produktivitas padi, jagung, kedelai dan tanaman holtikultura.

 

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk peningkatan produktivitas Mangga chokanan yang dibudidayakan dengan teknik penyambungan atau okulasi. Seperti Mangga pada umumnya chokanan akan berbuah pada Oktober-Januari. Namun, karena bersifat genjah (cepat berbuah), chokanan bisa berbuah hingga tiga kali dalam setahun. “Dengan begitu bisa menghasilkan 20 kilogram sekali panen, dari situlah terdapat upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten Gresik,” ujar Bupati. (sgg/yog/dra)

sumber

Emilia Contessa Lakukan Kunjungan Kerja Ke Kemenag Kota Batu

Senin, 20 Maret 2017, 14:50

Kota Batu (Setjen) Senin (20/3), Bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Batu, salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Emilia Contessa melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pra-persiapan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2017. Beliau dalam kunjungan kerjanya didampingi oleh beberapa staf dan asisten pribadinya.

Jamal selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu dalam menyampaikan sambutannya untuk Anggota DPD RI tersebut menyatakan perasaan tersanjung karena seorang Senator wilayah Jawa Timur tersebut bersedia untuk melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Jamal juga menyatakan bahwa akan mencukupi informasi yang dibutuhkan dan diperlukan dalam kunjungan kerja tersebut. Dalam dialog yang berlangsung secara interaktif, serius tetapi diselingi dengan canda ini, Emilia Contessa menyebutkan tugas beliau dalam 3 tahun terakhir ini yang selalu mendapat amanah untuk menjadi anggota tim yang bertugas memantau bagaimana pelaksanaan pra sampai pasca pelaksanaan ibadah haji yang berlangsung.

Dalam acara kunjungan kerja ini, Seluruh Pejabat di Kantor Kementerian Agama Kota Batu menyambut dengan antusias dengan mengikuti dan mendengar penjelasan dari Senator wilayah Jawa Timur ini dengan seksama, terutama bagi Kasi PHU di Kemenag Kota Batu. Adapun dalam acara ini, Emilia Contessa juga meninjau secara langsung bagaimana Pelayanan Haji Satu Atap yang dilakukan di Kemenag Kota Batu. Beliau menyampaikan rasa kagum serta harapannya agar Pelayanan Haji Satu Atap ini bisa berlangsung efektif dan menjadi percontohan bagi daerah lain untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan terutama bagi jamaah haji. (S.I.D).

Editor: isn/hans/mn

sumber

Pemprov Jatim Bangun 16 Rumah Garam

Jumat, 17 Maret 201710:12 am

Reporter MC Provinsi Jawa Timur

Ditayangkan Eka Yonavilbia

Surabaya, InfoPublik - Kemarau basah yang kembali melanda sebagian besar wilayah Jatim, membuat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim membuat antisipasi agar produksi garam tahun 2017 tetap sesuai harapan.

Salah satu upaya yang kini dilakukan, yakni kembali membangun 16 unit rumah garam yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Lamongan, Tuban, Sumenep, Pasuruan dan Kota Pasuruan.

Kepala DKP Jatim, Heru Tjahyono, Jumat (17/3) mengatakan, tahun 2016 DKP Jatim telah membangun 46 rumah garam. Keberadaan rumah garam sangat dibutuhkan petani karena berhasil mempercepat produksi garam saat hujan berlangsung. Fungsinya adalah sebagai tempat mempercepat penguapan, sehingga garam mudah kering dan bisa segera dimanfaatkan.

Dikatakannya, pembangunan rumah garam akan dilakukan pada masing-masing kelompok petani garam dan tidak bersifat individu. Kegiatan ini disalurkan melalui program dana bantuan Pemberdayaan Usaha GaramRakyat (Pugar), dimana setiap kelompok tani harus memiliki lahan bersifat tetap dan melakukan aktivitas produksi garam secara kontinyu. Pugar sendiri merupakan salah satu program pemerintah guna membantu petani garam rakyat meningkatkan produksi garam, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam pembangunan rumah garam, DKP Jatim mengalokasikan Rp 187 juta untuk satu unit bangunan. Dana tersebut selain untuk konstruksi bangunan juga melengkapi sejumlah alat yang ada di dalam bangunan.

Kepala Bidang Pesisir dan Pengawasan, DKP Jatim, Fathur Rozaq menambahkan, mengahadapi musim penghujan yang hingga pertengahan Maret, masih kerap turun. DKP Jatim telah memiliki skema antisipasi agar produksi garam tetap sesuai target. Diantaranya dengan memanfaatkan rumah garam seperti layaknya greenhouse pada pertanian. Dimana pengkristalan yang biasa dilakukan di luar ruangan, diganti di dalam ruangan.

Skema lain yang dapat dilakukan para petani adalah menandon air laut yang akan dijadikan garam. Sehingga ketika hujan turun tandon-tandon yang berisi air hujan itu akan ditarik untuk disimpan. Selanjutnya dikeluarkan kembali ketika cuaca panas. Kedua sistem inilah yang saat ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh para petani garam, mengantisipasi gagalnya panen garam tahun 2017 akibat hujan yang masih turun hingga saat ini.

Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jatim, Ahmad Nawardi mengatakan, permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat petani garam, yakni masih banyaknya sarana dan prasarana garam rakyat belum tertata dan kurang memadai. Tata letak pegaraman rakyat umumnya tidak teratur dan terpencar-pencar, sarana jalan yang menghubungkan petak atau lahan dengan jalan raya atau sungai sebagai sarana transportasi hampir dikatakan tidak ada atau tidak memadai.

Hal ini menyebabkan biaya angkut ke tepi jalan raya (transportasi ke atas truk pengangkut) menjadi tinggi, sehingga pendapatan pembudidaya garam pada umumnya menjadi lebih kecil karena dipotong biaya transport yang cukup besar.

HKTI Jatim mengapresiasi langkah yang dilalukan DKP Jatim dengan terus menambah pembangunan rumah garam. Hal itu tentunya akan meringankan beban yang harus ditanggung petani garam saat mereka harus menghadapi masalah baru, yakni dampak kemarau basah.

Menurutnya, musim kemarau di Pulau Jawa yang relatif pendek, yaitu berkisar empat sampai lima bulan pertahun dengan kelembaban yang tinggi, berdampak produktivitas garam pertahun rendah, sedangkan untuk Indonesia timur musim kemarau hingga tujuh sampai delapan bulan.

“Keberadaan rumah garam ini tentunya semakin membantu petani saat mereka mengahadapi masalah baru, karena menjadi solusi mempercepat kegiatan produksi garam rakyat,” ujarnya. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-jal/eyv)

sumber

Kominfo Pemprov Jawa Timur

Karwo Dipastikan Penuhi Undangan DPD

Sabtu,18 Maret 2017 | 00:29 WIB

Gubernur Jatim Soekarwo

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendapat perhatian serius Gubernur Jatim Soekarwo. Pasalnya, undangan tersebut membahas nasib 500 ribu lebih warga Jatim yang terdampak dalam rencana penutupan pabrik gula (PG). 

Jika tidak berhalangan, orang nomor satu di Jatim itu dipastikan akan menghadiri undangan. "Keberpihakan Pak Gubernur (Soekarwo) terhadap rakyat kecil, saya yakin siapapun tidak meragukan. Saya yakin beliau berkenan datang jika diundang," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Beny Sampir Wanto, kemarin (17/03). 

Menurut Beny, Soekarwo sejak awal memang tidak sepakat dengan rencana penutupan 9 PG di Jatim. Langkah yang lebih bijak mengatasi efisiensi adalah dengan melakukan revitalisasi PG. Bukan dengan melakukan penutupan, sebab dampak sosial nanti akan berakibat bukan hanya pada 500 ribu lebih masyarakat Jatim di sektor tebu, melainkan pada 1,2 juta jiwa. 

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bakal mengundang Gubernur Jatim Soekarwo, DPRD Jatim serta PTPN X, XI dan XII ke Jakarta terkait wacana penutupan pabrik gula. DPD melihat persoalan ini cukup serius karena bakal menimbulkan dampak sosial yang cukup besar di masyarakat. 

"Data di kami ada sekitar 550 ribu pekerja disektor gula yang akan terdampak dengan wacana penutupan pabrik gula ini, makanya akan kita panggil mereka (gubernur, dprd jatim, dan PTPN) untuk kita ajak bicara bersama kementerian terkait," ujar anggota DPD RI Dapil Jatim, Ahmad Nawardi, yang juga ketua HKTI Jatim, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PN X dan XI, di Surabaya, Kamis, (16/3)

Dampak sosial itu lanjut politisi asal Sampang Madura itu, diantaranya adalah pengangguran. Para petani, sopir hingga pekerja pabrik yang hidup disektor pergulaan harus dicarikan solusi jika wacana penutupan pabrik gula ini dilakukan. 

Sebab dari data dia, dalam satu pabrik saja, ada sekitar 50 - 90 ribu pekerja yang terkait, jika ada 9 pabrik yang ditutup maka akan membuka kemiskinan baru di Jatim. Dampak sosial ini yang menjadi perhatian penuh DPD RI untuk mencarikan solusi bersama pemerintah daerah. 

Sementara itu Beny menambahkan, kehadiran Pakde Karwo sapaan Gubernur Soekarwo itu bisa dipastikan jika tidak berhalangan dengan kegiatan lain. 

"Kecuali ada kegiatan yang mengharuskan beliau hadir secara pribadi. Misalnya, kehadiran Presiden dan Wapres ke Jatim yang mengharuskan beliau mendampingi. Atau keharusan beliau untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang secara substansi mengharuskan hadir, seperti paripurna DPRD untuk pengambilan kebijakan," jelasnya.

Jika terpaksa, lanjut Beny Gubernur akan mewakilkan undangan tersebut pada wakilnya yang tentu akan sependapat dengan dirinya menolak penutupan pabrik gula. arf 

sumber