Emilia Contessa Cari Tahu Jumlah Pekerja Asing di Bojonegoro

Jumat, 5 Agustus 2016 18:30

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wilayah pemilihan Jawa Timur, Emilia Contessa berkunjung di kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Jum at (5/8/). 

SURYA.co.id | BOJONEGORO - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wilayah pemilihan Jawa Timur, Emilia Contessa berkunjung di kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Jum'at (5/8/2016).

Di kantor itu, mantan artis kelahiran Banyuwangi itu menggelar dialog guna mencari tahu jumlah tenaga kerja asing di kabupaten kaya minyak tersebut.

Hadir dalam dialog, Kepala Disnakertransos Adie Witjaksono, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro, Dandim 0813 Letkol Inf M Herry Subagyo, dan Tim Pengawas Orang Asing (Tim PORA) .

Emilia mengungkapkan, hingga akhir tahun tenaga asing dari Tiongkok yang mencapai 10 juta orang akan menyerbu Indonesia.

Pemerintah akan membuat kebijakan, khususnya untuk melindungi tenaga kerja lokal.

“Kami ingin diberi masukan terkait izin kerja sampai pembayaran pajak tenaga asing,” ujar Emilia kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Sementara itu, Kepala Disnakertransos, Adie Witjaksono menyebutkan, jumlah tenaga kerja asing hingga bulan Juli 2016, yangtelah bekerja di Bojonegoro ada 318 orang. Namun, tenaga kerja asing yang aktif sisa 30 orang.

“Rinciannya, sebanyak 24 orang bekerja di EMCL (ExxonMobile Cepu Limited, bergerak di eksploitasi minyak), empat orang di Samsung Tripatra, satu orang di Air Energi Indonesia, dan satu orang di PT EJJV,” sebut Adie kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).

Adie mengaku kesulitan mendata dan mengawasi tenaga asing yang bekerja di Bojonegoro. Alasan Adie, masih banyak tenaga kerja yang hanya menggunakan visa turis, kenyataannya mereka adalah tenaga kerja.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok

LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline

FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Iksan Fauzi

Editor: Yoni

sumber

Minta Foto Bareng, Petugas Haji 'Serbu' Arzetti

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Ada ‘tamu cantik’ yang datang ke Daker Makkah, Syisiah, pada Sabtu (27/8) siang lalu. Tak ingin kehilangan kesempatan, beberapa wanita menyempatkan diri berswafoto ria bersama tamu cantik tersebut.

Sang tamu cantik itu adalah mantan model, Arzetti Bilbina, yang kini terjun ke dunia politik. Arzetti kemarin hadir bersama rombongan Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji DPR yang dipimpin Fahri Hamzah.    Beberapa petugas PPIH rupanya sudah bersiap diri untuk berfoto ria bersama si tamu cantik tersebut. Ketika Arzetti izin keluar ruang rapat untuk ke kamar kecil, beberapa sudah siap menunggu. 

“Kebetulan Arzetti keluar izin ke kamar kecil,’’ kata Halimah Ismail (30), petugas dari unsur Tenaga Musiman (Temus) yang ditempatkan di bagian pelaksana kesekretariatan Daker Makkah. ‘’Setelah selesai dari kamar kecil, kami minta foto bareng.’’

Arzetti yang mengenakan abaya hitam dengan hijab hitam, tampak terlihat anggun. Dia langsung meladeni permintaan foto bareng tersebut. “Perasaannya senang bisa foto bareng,’’ kata Halimah yang sudah tinggal di Jeddah, Arab Saudi, selama satu setengah tahun. ‘’Saya ngefan karena dia cantik dan berjilbab.’’

Sebelumnya Daker Makkah juga kedatangan mantan biduan wanita dan juga artis film yang kini beralih ke dunia politik. Sang mantan biduan yang masih terlihat cantik meski tak lagi muda itu datang bersama rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 15 Agustus lalu. Dia adalah Emilia Contessa. Sama seperti Arzetti Bilbina, Emilia Contessa juga antusias menyambut tawaran foto bareng.

Redaktur : Achmad Syalaby

Sumber : Antara

sumber

Pentingnya Petunjuk Berbahasa Indonesia Bagi Jemaah Haji di Masjid

Selasa 16 Aug 2016, 16:16 WIB
Rachmadin Ismail - detikNews

Makkah - Tim Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkunjung ke Daerah Kerja Makkah. Mereka mengapresiasi kinerja para petugas dalam urusan persiapan, sekaligus juga menyampaikan harapan agar petunjuk berbahasa Indonesia di tempat-tempat penting ibadah diperbanyak.

Ada 9 anggota DPD yang datang ke Daker Makkah, Senin (15/8/2016). Mereka adalah tim pengawas persiapan haji yang akan berada di Arab Saudi selama beberapa hari. Sebelumnya, rombongan sudah berkunjung ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh Hardi Selamat Hood dan anggotanya terdiri dari: Ahmad Sadeli Karim, Habib Hamid Abdullah, Muslihuddin Abdurrasyid Abul Hasan, Emma Yohanna Hariadi, Daryati Uteng Suryadiyatna, Ayu Koes Indriyah, Suriati Armaiyn dan Emilia Contessa. Mereka diterima oleh Kadaker Makkah Arsyad Hidayat dan para kepala sektor serta kepala seksi Daker Makkah.

Acara dibuka dengan pemaparan dari Arsyad terkait rencana penyambutan jemaah haji dan persiapan khusus menjelang kedatangan jemaah pada 18 Agustus. Secara detail, Arsyad menyampaikan progres persiapan para sektor hasil evaluasi tahun lalu. Mulai dari urusan katering, pemondokan sampai ibadah.

Tim Komisi III DPD berharap agar petunjuk berbahasa Indonesia di tempat-tempat penting ibadah diperbanyak. (Foto: Rachmadin/detikcom)

Setelah itu, sesi diskusi. Sejumlah anggota DPD menyampaikan apresiasi terhadap persiapan yang dilakukan Arsyad dan jajarannya. Selain itu, mereka juga menyampaikan pertanyaan, usulan dan masukan terkait penyelenggaraan haji. Salah satu poin yang mencuat adalah persoalan petunjuk berbahasa Indonesia bagi jemaah.

Emma Yohanna, senator dari Sumatera Barat mengatakan tidak menemukan banyak petunjuk berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. (Foto: Rachmadin/detikcom)

Emma Yohanna, senator dari Sumatera Barat mengatakan tidak menemukan banyak petunjuk berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Di Haram, dia hanya menemukan satu area petunjuk berbahasa Indonesia, itu pun tanda untuk jemaah haji yang membutuhkan bantuan khusus.

Hal yang sama juga disinggung oleh senator dari Jawa Tengah GKR Ayu Koes Indriyah. Berdasarkan pengalamannya, negara-negara lain memiliki petunjuk yang lebih banyak dibanding Indonesia. "Jangan sampai kalah kita sama Pakistan," terangnya.

Menanggapi hal ini, Kadaker Makkah Arsyad mengatakan, sudah mengupayakan tanda-tanda tersebut ke pemerintah Saudi. Bahkan dalam pembicaraan level menteri bulan Ramadan lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah menyampaikan hal itu ke Menteri Haji Saudi Arabia Dr Mohammad Shalih bin Thahir Banten.

Kadaker Makkah Arsyad sudah mengupayakan pemasangan tanda-tanda berbahasa Indonesia ke pemerintah Saudi. (Foto: Rachmadin/detikcom)

"Kita ini jemaah terbesar. Umrahnya pun peringkat empat atau lima terbesar. Di setiap tempat ada jemaah kita," kata Arsyad.

"Tanda-tanda itu sangat penting, terutama di tempat umum seperti masjid dan tempat lainnya. Soal ini, akan kita sampaikan lagi (ke pemerintah Saudi)," kata Arsyad.

Detikcom sempat menengok beberapa tanda petunjuk di Masjidil Haram. Di sana, memang didominasi tanda-tanda berbahasa Arab dan Inggris. Untuk tulisan berbahasa Indonesia, bisa ditemukan di area jemaah haji berkebutuhan khusus dan area perpustakaan yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Untuk tulisan berbahasa Indonesia, bisa ditemukan di area jemaah haji berkebutuhan khusus dan area perpustakaan yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. (Foto: Rachmadin/detikcom)

Dalam diskusi tersebut, senator lainnya membahas soal pondokan, perbaikan tenda di Arafah, sampai urusan ibadah para jemaah lansia. Di akhir diskusi, ketua rombongan Hardi Selamat Hood memastikan, dari pemaparan Daker Makkah, para petugas sudah siap untuk menyambut jemaah haji. Dia pun memberikan apresiasi khusus. 

(mad/aan)

sumber

SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN KEBANGSAAN

DI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR, KAB. NGANJUK

Drs. H.A. Budiono, M.Ed. 

FAROUK CEK FASILITAS PEMUDIK DI PENYEBRANGAN KETAPANG-GILIMANUK

SENIN, 27 JUNI 2016 , 14:57:00 WIB

LAPORAN: ELITHA TARIGAN

RMOL. Seluruh jajaran instansi yang terlibat dalam kesiapan fasilitas arus mudik lebaran tahun 2016 harus mengutamakan aspek kenyamanan dan keselamatan masyarakat. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad usai meninjau kondisi Pelabuhan Banyuwangi di Jawa Timur, Minggu (26/6). 

Farouk mencontohkan, seperti kapal feri, mulai jumlah pelampung, sekoci, petugas keamanan harus selalu diperhatikan sebelum berlayar. 

"Aspek kelancaran, kenyamanan dan keamanan harus diperhatikan. Harus ada kerjasama antara pelabuhan, feri, keamanan, dan dinas perhubungan. Saya berharap agar aspek keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas, mengingat tingginya angka kecelakaan pada saat masa mudik," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya, Farouk juga meninjau kondisi Pelabuhan Merak, Stasiun Kereta Banyuwangi Baru, dan Pelabuhan Ketapang. Senator asal Nusa Tenggara Barat itu didampingi Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dan Kapolres Banyuwangi AKBP Budi Mulyanyo.

Dari tiga lokasi itu, Farouk bersama senator asal Bali, Kader Arimbawa, melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Gilimanuk. Di sana, Farouk berkoordinasi dengan PT. ASDP Indonesia Ferry, kepolisian, dinas perhubungan setempat, dan TNI terkait kesiapan dalam menghadapi arus mudik 2016. 

Sejauh ini fasilitas yang ada di masing-masing pelabuhan dinilainya cukup memadai untuk melayani para pengguna jasa penyeberangan. Namun ia berharap nantinya tidak terjadi penumpukan calon penumpang pada loket tiket . Pengaturan kendaraan juga dituntut memberi kenyamanan bagi para pemudik.

 

"Secara keseluruhan saya harus jujur mengatakan apabila dibandingkan dengan tahun lalu jauh lebih bagus kesiapan pemerintah beserta segenap jajaran pendukung atau pelayan transportasi angkutan lebaran tahun ini," terangnya.

Sedangkan untuk manifes kapal, Farouk meminta ke depannya segera dilakukan perluasan isi blanko dengan sistem 'jemput bola' atau digitalisasi guna menghindari tumpukan antrean pengguna jasa di pelabuhan. 

"Jadi diharapkan pengisian data Manifest ini tidak hanya bisa dilakukan di pelabuhan saja, melainkan bisa disediakan dan diisi oleh pengguna jasa penyeberangan di tempat-tempat lainnya semisal di rest area yang berada di sebelum pelabuhan," urainya.

 

Farouk menambahkan, khusus untuk di Bali, harus benar-benar terjamin keamanannya. Ini mengingat Bali destinasi pariwisata internasional. 

"Jadi pemeriksaan kendaraan jangan sampai membawa hal-hal yang bisa mengganggu keamanan di Pulau Bali," tukas Farouk. 

Sementara itu, I Kadek Arimbawa mengatakan, DPD siap mengawal pengadaan alat X-Ray baru di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Diharapkan dengan alat ini, petugas yang berjaga di pintu masuk Bali bisa bekerja lebih maksimal.

Masukan untuk X-Ray ini memang sudah dari dulu, cuma sampai sekarang memang belum terealisasi. Sesuai dengan keputusan dari Menteri Perhubungan waktu ini, nanti akan kita tindaklanjuti lagi dengan Reses tanggal 23 Juli mendatang,” pungkas pria yang akrab dipanggi Lolak tersebut.[wid]

sumber

Dialog Publik, Ahmad Nawardi: Madura Harus Jadi Propinsi

Selasa, 28 Juni 2016

Pewarta: Zainul Muttaqin

Ahmad Nawardi (tengah) saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik yang digelar
Front Pemuda Madura (FPM) di Sumenep, Jawa Timur pada Senin (27/06/2016)/Konten

Sumenep (Konten Berita) - Gagasan tentang Propinsi Madura diyakini sebagai pintu masuk dalam mewujudkan kualitas pembangunan di Madura. Demikian disampaikan Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi dalam dialog publik, ‘Telaah Kritis Terhadap Kompleksitas Masalah Ke-Maduraan Menuju Madura Berkemajuan’ yang diselenggarakan Front Pemuda Madura (FPM) di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Sumenep, Jawa Timur pada Senin (27/06/2016).

Nawardi membeberkan setidaknya ada tiga masalah besar yang menjadi tantangan pembangunan Madura ke depan.

Pertama, menurut Nawardi, masih besarnya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi belanja birokrasi. Akibatnya, pembiayaan untuk pembangunan insfrastruktur misalnya, menjadi sangat kecil.

Nawardi mencontohkan, anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan propinsi masih belum representatuf dalam mencukupi kebutuhan pembangunan di empat kabupaten di Madura.

“Idealnya pembangunan insfrastruktur jalan untuk setiap 1 kilometer saja menelan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Belum termasuk kebutuhan pembiayaan pembangunan yang lain. Sehingga, kecilnya anggaran membuat pemerintah daerah kewalahan dalam melakukan kegiatan pembangunan,” kata Nawardi.

Kedua, kawasan perairan Madura menyimpan kandungan potensi migas yang sangat besar, belum seutuhnya belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) empat kabupaten di Madura.

Nawardi kemudian membeberkan kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) empat kabupaten di Madura. Di tahun 2016, APBD Bangkalan, Rp 2,078 triliun, Sampang Rp 1,3 triliun mengalami penurunan jika dibandingkan tahun anggaran 2015 yang menyentuh angka Rp 1,7 triliun, Pamekasan Rp 1,8 triliun, dan Sumenep Rp 2,1 triliun.

“Dikeluarkannya undang-undang yang mengatur kawasan perairan dari bibir pantai 12 ribu mil itu sudah dikelola pemerintah propinsi, tentu saja semakin mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam mengelola potensi migas.”

“Ini juga menjadi tantangan pembangunan di Madura ke depan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah melalui penyusunan politik anggaran yang sehat dan proporsional,” imbuh pria kelahiran Madura.

Ketiga, aspek kesehatan bagi Nawardi juga menjadi tantangan pembangunan Madura ke depan.

Baginya, sesuai dengan standar WHO jika setiap 500.000 penduduk harus dibangun rumah sakit bertaraf internasional untuk menyediakan layanan kesehatan yang bagus bagi masyarakat.

Tetapi, lanjutnya, dengan kisaran jumlah penduduk mencapai 3,5 juta yang tersebar di empat kabupaten, harusnya Madura memiliki sedikitnya empat rumah sakit bertaraf internasional.

“Sehingga masyarakat kepulauan misalnya yang banyak tersebar di Sumenep, tidak perlu rujuk ke RS Soetomo di Surabaya hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah ke depan,” terang Mantan Anggota DPRD Jatim ini.

Propinsi Madura

Nawardi kembali menyinggung pentingnya pembentukan Propinsi Madura sebagai cikal bakal pembangunan Madura.

Diakuinya, pembentukan Propinsi Madura harus betul-betul berorientasi kepada kepentingan hajat hidup masyarakat Madura, bukan sekedar ambisi kelompok politik tertentu.

“Sampai sekarang, termasuk dari FPM, saya terus menunggu kajian akademik tentang kedaerahan di Madura secara komprehensif. Ini menjadi penting, sebagai bahan rujukan pertimbangan DPD dalam merekomendasikan pembentukan Propinsi Madura,” terang Nawardi.

Selain itu, Nawardi juga menyinggung pentingnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) untuk menerangi kawasan Madura yang belum teraliri listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Karena selama ini Madura masih bergantung kepada Gresik untuk pembangkit listrik, makanya sangat mudah kalau hanya ingin ‘membunuh’ pembangunan di Madura, cukup gak usah aliri listrik saja, maka semua kegiatan, termasuk proses produksi akan berhenti,” demikian Nawardi.

Hadir pula dalam acara dialog publik, mahasiswa lintas perguruan tinggi di Madura, tokoh masyarakat, serta jajaran aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

sumber

Dialog Publik, Ahmad Nawardi Singgung Potensi Migas Madura

Selasa, 28 Juni, 2016, 23:00 WIB

PortalMadura.Com, Sumenep – Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, Jawa Timur dinilai menyimpan potensi dan kandungan minyak dan gas (migas) yang sangat besar.

Anggota DPD RI, Ahmad Nawardi mengatakan dengan potensi migas yang besar, harusnya dapat berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Madura.

“Ada sekian jumlah perusahaan multi-nasional yang sekarang sedang melakukan kegiatan eksploitasi migas di kawasan perairan Pulau Madura. Tetapi pada sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat Madura masih memprihatinkan,” kata Nawardi dalam dialog publik ‘Telaah Kritis Terhadap Kompleksitas Masalah Ke-Maduraan Menuju Madura Berkemajuan’ yang diselenggarakan Front Pemuda Madura (FPM) di Desa/Kecamatan Bluto, Sumenep, Selasa (28/6/2016).

Selain itu, Nawardi juga menyinggung harusnya dengan beroperasinya beberapa perusahaan migas di Madura, dapat berpengaruh terhadap besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dana Bagi Hasil (DBH) produksi migas.

Sekalipun demikian, lanjutnya, PAD di empat kabupaten di Madura masih cukup kecil. Demikian diukur dari besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

“DAU dan DAK hampir mencapai 50 persen dari kekuatan APBD empat daerah di Madura. Kalkulasi ini menunjukkan jika PAD, termasuk dari sektor migas masih sangat kecil,” terang Mantan Anggota DPRD Jatim ini.

Nawardi mendorong agar perusahaan migas dan pemerintah daerah transparan tentang keuangan hasil migas. Misalnya, pemerintah daerah harus membuka kepada publik tentang dana corporate social responsibility (CSR). Dana DBH, dan dana community development (CD).

“Aneh juga, karena selama ini masyarakat mengeluhkan jika mereka nyaris tidak pernah menerima kompensasi dari perusahaan migas yang kadang juga diberikan kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

“Bagi saya, kompleksitas masalah Madura dapat dipecahkan, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan masih tingginya angka putus sekolah, serta permasalahan insfrastruktur jika dana dari perusahaan migas dapat digunakan secara proporsional untuk pembangunan masyarakat Madura,” jelas Nawardi.

Aspek parawisata, menurut Nawardi juga menjadi alternatif yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar keuangan daerah lebih sehat.

“Saya sering keliling dari Bangkalan sampai Sumenep, ada banyak potensi parawisata yang harus dikelola oleh pemerintah daerah untuk menyumbang PAD sebagai biaya pembangunan masyarakat Madura,” katanya.

Turut hadir dalam acara dialog, mahasiswa lintas perguruan tinggi di Madura, aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jajaran Koordinator Wilayah (Koorwil) FPM, dan tokoh masyarakat.(rls/har)