Menteri dan Anggota DPD RI Dapat Gelar Datuk Penabalan Panglima

#Datuk Panglima Se Riau Dikukuhkan

Editor : Maulana Asmi | 09 Des 2016 08:13:10 WIB | Dibaca: 58 Orang

PEKANBARU (RPZ) - Penabalan Panglima dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rumpun Melayu Bersatu dan Laskar Hulubalang Melayu Riau (RMB-LHMR) se Provinsi Riau 2016, Kamis (8/12) siang.

Serangkaian kegiatan digelar dilapangan Purna MTQ Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, dihadiri Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rachman yang diwakili Staf Ahli Pembangunan Riau, Arlizman Agus, para tokoh adat melayu Riau, para datuk, datin dan sebagainya.

Selain itu acara pengukuhan ini turut diresmikan Your Off Road Life Style Jelajah Adventure Riau, laskar melayu Riau dan beberapa tamu undangan lainnya.Dalam pengukuhan RMB-LHMR, dua pejabat yang diberikan penambalan panglima se Provinsi Riau.

Pertama, Anggota DPD RI perwakilan Jawa Timur, Abdul Qadir Amir Hartono sebagai Datuk Sutan Lelo Mudo.Kedua Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendapat gelar Datuk Patih Setia Darma.

Penganugerahan gelar kehormatan ini diserahkan langsung oleh Anggota DPD RI perwakilan Riau, Hj Intsiawati Ayus SH MH.Dalam sambutan Datuk Sutan Lelo Mudo, mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh adat melayu Riau atau gelar yang diberikan.

"Saya berterima kasih atas gelar yang diberikan ini. Tentunya dapat membawa budaya melayu Riau lebih memajukan pembangunan wilayah Riau," ucap Guston begitu sapaan Datuk Sutan Lelo Mudo.

Sementara itu, Gubri yang diwakili Staff Ahli Pembangunan Arlizman Agus berharap dengan penabalan panglima dan pengukuhan RMB-LHMR dapat menjaga budaya melayu Riau ini.

Kedepannya, aktif berpartisipasi dalam pembangunan di Riau dan membangkitkan rasa kebersamaan sehingga Riau tetap terjaga marwah dan martabatnya.

"Riau perlu membangun. Dan juga Riau harus berjuang terus menjaga martabat melayu dibumi lancang kuning ini," ungkap Arlizman.

Menurutnya, gelar yang diberikan kepada dua datuk ini sangatah penting untuk memperkokoh budaya negeri khusunya Melayu Riau.

Dalam penabalan panglima Datuk Patih Setia Darma, Tjahjo Kumolo berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Joko Widodo ke Aceh untuk melihat korban Gempa Bumi.Namun, dalam hal ini Tjahjo Kumolo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat dan Forkopimda wilayah Riau.

Amanat yang disampaikannya, bahwa dengan adanya penabalan Panglima ini memberikan apresiasi kepada tokoh adat melayu Riau.Beberapa point yang amanat yang dibacakan itu, bahwa organisasi RMB-LHMR dibentuk dengan tujuan untuk memlihara, menjaga dan memperkuat persatuan bangsa.

Selanjutnya, berpasrtisipasi aktif menjaga persatuan bangsa dan pelestari norma, etika serta menjaga kebudayaan melayu.Tjahjo menegaskan, bahwa ormas-ormas yang telah dibentuk agar dapat membawa perubahan dan melakukan kegiatan yang membangun.

Kedepannya, tidak ada lagi ormas yang mengadakan kegiatan negatif dan bertetangan dengan pancasila.Selain itu, organisasi melayu Riau ini harus dapat melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus.

"Saya minta para penggurus yang baru mampu merawat Bhineka Tunggal Ika. Dan melestarikan budaya melayu Riau," kata Tjahjo dalam amanat tersebut.

Sementara itu, kegiatan masih berlanjut dengan penabalan panglima kepada setiap Datuk yang terpiliha dari seluruh daerah yang ada di Riau.

PPG

sumber

Ketua HKTI Jawa Timur

Oesman Sapta: Wartawan Parlemen Harus Menjaga Kewibawaan MPR

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengingatkan pers berperan penting karena  bisa mempengaruhi kebjiakan. Bahkan masyarakat lebih percaya kepada  pers daripada partai politik. Karena itu pers diharapkan elegan, sportif, dan bisa menjaga organisasinya.

Harapan itu disampaikan Oesman Sapta ketika membuka Press Gathering Pimpinan MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan MPR, DPR, DPD RI, di Banyuwangi, Jumat 25 November 2016. Pembukaan press gathering ini dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, anggota MPR Zainut Tauhid, Sirmadji,  Ahmad Nawardi, Forkompinda Kabupaten Banyuwangi, serta wartawan kordinatoriat parlemen.

Menurut Oesman Sapta, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar apalagi menjelang pemilihan kepala daerah. Pers menjadi kunci karena bisa mempengaruhi kebijakan. "Masyarakat lebih percaya kepada pers daripada partai politik walaupun terkadang apa yang ditulis pers suka salah. Tapi masyarakat suka," katanya.

Karena itu, lanjut Oesman Sapta, pers harus elegan dan sportif serta mengetahui bagaimana menjaga organisasinya. Secara khusus harapan ini disampaikan kepada wartawan parlemen (MPR, DPR, dan DPD).

Untuk publikasi MPR, Oesman Sapta juga berharap wartawan parlemen bisa menjaga kewibawaan MPR. "Berita tentang MPR harus solid. Wartawan parlemen harus menjaga kewibawaan MPR. Jangan malah menyerang MPR," ujarnya. 

Berkaitan dengan press gathering di Banyuwangi, Oesman Sapta mengatakan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi. "Saya semalam jalan-jalan bersama bupati melihat langsung sistem filing di pedesaan. Ini bisa dicontoh MPR. MPR wajib mencontoh ini. Kita jangan malu mencontoh," katanya.

Oesman menambahkan bahwa kabupaten Banyuwangi telah menerapkan prinsip 5S, yaitu strategi, struktur, sistem, skill, speed dan target. "Dari kabupaten ini saya juga belajar. Kabupaten ini telah menerapkan prinsip 5S. Nanti wartawan bisa cari sendiri potensi Banyuwangi," ujarnya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi memaparkan berbagai kemajuan daerah Banyuwangi. Di antaranya memperpanjang landasan bandara menjadi 2.200 meter dan sudah bisa didarati pesawat jet, pengurangan kemiskinan dari 24 persen menjadi 9,17 persen, income per kapita naik dari 17 juta menjadi 37,6 juta per tahun.

Bupati mengatakan sejak lima tahun terakhir memproteksi pasar rakyat. Karena itu di Banyuwangi tidak ada Indomaret, Alfamart, dan mall. Selain itu juga melarang buah impor. "Upaya ini telah meningkatkan income rakyat," ujarnya.

Bupati juga menyebutkan Banyuwangi telah mengubah image dari sebelumnya dikenal sebagai klenik dan sudah berubah menjadi IT. Ini dibuktikan dengan penggunaan IT di pedesaan seperti pemanfaatan komputer dan internet di desa.

Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono mengungkapkan bahwa press gathering ini adalah kegiatan rutin dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi di tiga lembaga parlemen yaitu MPR, DPR, dan DPD. "Publikasi ini merupakan edukasi politik dan demokrasi kepada masyarakat," katanya.

Ma'ruf menyebutkan tugas MPR adalah mensosialisasikan Empat Pilar MPR. Ini penting karena menyangkut ideologi negara. Selain itu MPR juga memiliki tugas mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat. MPR juga membangun karakter bangsa.

Ma'ruf berharap terus bekerja sama dengan koordinatoriat wartawan parlemen. "Kerjasama ini tidak lepas untuk mengawal publikasi di MPR sebagai bagian dari edukasi kepada publik. Media sebagai pilar demokrasi harus terus kita jaga kualitas dan tanggungjawab kepada masyarakat," ujarnya.

Ketua Kordinatoriat wartawan parlemen Romdoni Setiawan menyebutkan terpilih sebagai ketua dalam pemilihan yang berlangsung demokratis. "Proses pemilihan berlangsung dinamis. Tapi kita tetap berangkulan. Kemitraan dan persatuan tetap kita jaga," katanya.

Romdoni menegaskan akan tetap mendukung publikasi MPR. "Kita juga akan melakukan perubahan di press roomdalam isu dan wacana. Press room akan melindungi MPR, DPR, dan DPD," katanya.

sumber

Masyarakat Dinilai Lebih Percaya Pers daripada Partai Politik

Oesman Sapta Odang (OSO) Wakil Ketua MPR. Foto: mpr.go.id

suarasurabaya.net - Oesman Sapta Odang (OSO) Wakil Ketua MPR, mengatakan, pers salah satu pilar penting pendukung demokrasi karena dapat memengaruhi kebijakan; bahkan masyarakat lebih percaya kepada pers daripada partai politik.

"Karena itu, pers diharapkan dapat bersikap objektif, independen, dan menjaga kewibawaan negara maupun lembaga negara," kata dia, ketika membuka temu wartawan parlemen, di pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (25/11/2016).

Juga hadir anggota MPR, Zainut Tauhid (F -PPP), Sirmadji (F-PDI Perjuangan), Ahmad Nawardi (Kelompok DPD), serta Abdullah Anas Bupati Banyuwangi dan jajarannya.

Menurut OSO, dalam penegakan demokrasi di Indonesia adanya perbedaan pendapat adalah hal wajar, misalnya menjelang pemilihan kepala daerah.

Pers, kata dia, memiliki peranan penting untuk menyampaikan berita secara objektif dan independen sehingga dapat memberikan informasi yang aktual dan akurat sekaligus mengedukasi masyarakat.

"Setelah pemilihan kepala daerah tersebut, masyarakat sepatutnya segera bersatu kembali. Pers memiliki peranan untuk mendorong persatuan dan kebersamaan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, OSO menjelaskan MPR memiliki salah satu tugas melakukan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.(ant/iss/ipg)

Editor: Iping Supingah

sumber

Pengprov KKI Cari Bibit Atlet Andalan Jatim

Ketua Pengprov KKI Jawa Timur Ahmad Nawardi di tengah bibit-bibit atlet di sela pembukaan Kejurda di Gedung Dojo KONI Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (27/11). (Foto Fiqih Arfani)

Surabaya (Antara Jatim) - Pengurus Provinsi Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) mencari bibit atlet andalan Jawa Timur dengan menggelar seleksi internal melalui kejuaraan daerah bertajuk "Nawardi Cup I".

"Tujuannya mencari atlet yang dipersiapkan untuk Jatim di masa mendatang, terlebih dari daerah-daerah akan ditemukan bibit," ujar Ketua Pengprov KKI Jawa Timur Ahmad Nawardi di sela pembukaan di Gedung Dojo KONI Jawa Timur, di Surabaya, Minggu.

Nantinya, juara pada ajang ini akan diikutkan pada kejuaraan yang digelar oleh Federasi Karate-Do (Forki) maupun kejuaraan nasional (kejurnas) umum lainnya.

"Kami seleksi atlet di seluruh cabang sebelum menuju ke kejuaraan lain. Juaranya akan diikutkan pada kejuaraan lainnya," ucapnya.

Senator DPD RI tersebut juga mengatakan ajang ini sekaligus sebagai upaya pengaderan atlet-atlet karate untuk menjadi juara nasional maupun internasional.

"Harapannya, 5-10 tahun ke depan Jatim memiliki atlet yang mampu berbicara di ajang dalam maupun luar negeri," kata mantan politisi PKB tersebut.

Sementara itu, KKI Jatim juga memperkenalkan perguruan karate baru ke masyarakat dengan program melatih anak-anak yatim piatu mendalami dunia karate.

Ia berpendapat, pelatihan karate bagi anak yatim piatu merupakan program kerja pengprov KKI Jatim dalam memasyarakatkan KKI dan sekaligus mencari bibit-bibit atlet di daerah.

"Ini sudah kami mulai di cabang-cabang. Saya juga sudah minta seluruh pengcab untuk mengirim data-data atlet di daerahnya yang berprestasi untuk bisa dibina oleh KKI Jatim," katanya.

Progam kerja lainnya, lanjut dia, pelatihan karate singkat kepada wanita muda karir setiap sepekan sekali dengan harapan mampu melindungi diri dari kekerasan serta kejahatan. (*)

Editor: Chandra Hamdani Noer

COPYRIGHT © ANTARA 2016

sumber

Ahmad Nawardi Resmi ketua HKTI Jatim

Ahmad Nawardi (baju putih) Terpilih sebagai Ketua HKTI Jatim periode 2016-2021
dalam Musprov di Hotel Vasa Surabaya (3/12/2016)

SURABAYA,NAWACITA– Musyawarah Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur akhirnya menetapkan H Ahmad Nawardi sebagai Ketua Umum periode 2016-2021. Nawardi terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya nama yang diusulkan 35 cabang HKTI seluruh Jawa Timur.

Ketua Caretaker Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim Mayjen Marinir (Purn) Suwandi Taher mengatakan, semua agenda musprov VIII HKTI Jatim berjalan sesuai AD/ART. Ia berharap Nawardi dapat menjadi pengawal kepentingan petani agar ekonominya meningkat. “HKTI ini ini organisasi besar yang tujuannya untuk memihak para petani, semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik oleh Ahmad Nawardi,” pesan Suwandi, disela Musyawarah Provinsi (Musprov) HKTI Jatim di Hotel Vasa Surabaya, Sabtu (3/12/2016).

Dijelaskannya, Musprov ini merupakan HKTI Jatim versi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Mahyudin dan Sekjen Irjen Pol (Purn) Erwin TPL Tobing. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan adalah Osman Sapta Odang (OSO).

“Ini musprov yang sah dan legal. Tidak ada versi lain. Kalau ada sebelumnya pelaksanaan musprov, itu tidak sesuai AD/ART dan perlu diperhatikan,” katanya kepada wartawan.

Untuk diketahui, sebelumnya anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Hasan Aminuddin sempat terpilih menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim di Hotel V3 Surabaya Minggu (23/10/2016).

Ketua Bidang OKK DPN HKTI Rusfian memastikan, kepemimpinan Hasan Aminuddin sudah dianulir DPN HKTI. Ini karena peserta Musprov ketika itu tidak sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi.

Sementara itu, Ahmad Nawardi mengatakan siap membela hak-hak petani yang selama ini masih belum sesuai harapan. Salah satunya adalah mendorong peningkatan nilai tukar petani jatim sebagai wujud kesejahteraannya. “Segera saya akan konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang HKTI se Jatim, agar program HKTI Jatim bisa berjalan,” jelas wakil ketua Komite II DPD RI ini.

Nawardi juga memastikan dirinya akan menggandeng tentara di desa atau babinsa untuk mendukung program pemerintah swasembada pangan. “Saya sudah membicarakan kerjasama tersebut dengan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI I Made Sukadana dua minggu lalu. Sekarang tinggal pelaksanaanya saja,” terang mantan Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim ini. Rgo / dny

sumber

Ahmad Nawardi Terpilih sebagai Ketua HKTI Jatim

Surabaya - Ahmad Nawardi yang merupakan anggota DPD RI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HKTI Jatim periode 2016-2021 dalam Musyawarah Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim yang berlangsung di Hotel Vasa Surabaya, Sabtu (3/11/2016). Musprov HKTI Jatim Tersebut dihadiri 32 cabang se Jatim sekitar 100 peserta dan undangan.

Dalam sambutannya Ahmad Nawardi menyampaikan tentang pentingnya untuk mensukseskan Swasembada pangan secara Nasional agar impor pangan bisa dihentikan.

"Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, garis besarnya swasembada pangan di Jatim. Sebenarnya Jatim sudah swasembada pangan akan tetapi secara Nasional belum, jika swasembada pangan sukses maka impor pangan bisa distop". Dalam sambutannya.

Ahmad Nawardi juga menegaskan agar Pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam tata ruang wilayah agar tidak menggunakan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan industri/ pabrik. HKTI Jatim akan mendukung infrastruktur Pertanian untuk menunjang para petani-petani.

"Bersama Pemerintah HKTI Jatim akan menyampaikan agar lahan-lahan pertanian tidak dikurangi dengan cara disiplin terhadap tata ruang wilayah, lahan Pertanian tidak digunakan untuk pembangunan perumahan, industri, pabrik, kalo infrastruktur pertanian ya harus ditingkatkan demi Petani" tegasnya.

Ahmad Nawardi juga mengklaim telah memiliki kader Petani sekitar 100.000 petani seluruh Jatim. Ahmad berharap agar Pemerintah meningkatkan SDM petani-petani di Desa. Bahkan HKTI siap untuk memulangkan para sarjana pertanian untuk pulang kampung membangun sistem Pertanian yang lebih modern.

"HKTI siap membantu Pemerintah dalam peningkatan SDM petani, ya cara kami dengan memulangkan para sarjana pertanian untuk pulang kampung untuk membangun SDM Petani yang lebih modern" ujar Ahmad disela-sela acara Musprov HKTI Jatim 2016.

Ditempat terpisah Zuhrianto selaku pemerhati Tani Kabupaten Sampang menyambut baik dengan terpilihnya Ahmad Nawardi sebagai Ketua HKTI Jatim. Dia berharap putra terbaik Madura ini bisa menggenjot Pertanian Jatim dan memberi inspirasi pada Petani muda untuk balik kampung.

"Saya bangga putra terbaik Madura bisa terpilih (Ketua HKTI Jatim) semoga bisa memberi semangat dan menginspirasi pemuda untuk balik kampung" ucapnya.

Reporter : Aliy Akbar

Editor : Habibi

sumber

Komite IV DPD RI Adakan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN

Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN di Ruang Rapat Komite IV DPD RI di Gedung B Lantai 2, Senayan Jakarta, Senin (28/11/2016). Rapat dipimpin oleh Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M., selaku Ketua Komite IV, didampingi Wakil Ketua Komite IV, Drs. H. A. Budiono, M.Ed.

Mengawali rapat kali ini, Ajiep menyampaikan bahwa terdapat tiga substansi dalam rapat kali ini yaitu terkait peran Kementerian BUMN dalam pembinaan BUMN, sinergi pembinaan BUMN dan BUMD serta PNBP dari pendapatan bagian laba BUMN.

Dalam paparannya, Kementerian BUMN yang diwakili oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra Samal, menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan pemerintah, BUMN memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan untuk menunjang program pemerintah. Arah kebijakan BUMN disusun dalam suatu roadmap yang dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai.

Terkait pembinaan BUMN dan BUMD, Hambra mengungkapkan, “Untuk Kementerian BUMN memang sampai saat ini tidak melakukan pembinaan terhadap BUMD karena memang kewenangan kita terbatas pada pembinaan BUMN. Namun dalam pelaksanaan tugas-tugas bisnis BUMN di lapangan memang masih dalam bentuk saran, dalam bentuk dorongan, sehingga pada saat pelaksanaan tugas-tugas bisnis kita arahkan supaya ada kerja sama. Belum ada memang kebijakan tegas harus dengan BUMN karena kita memperhatikan di samping BUMD juga pengusaha-pengusaha lokal yang biasanya diambil sebagai  mitra tetapi memang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.”

“Belum ada secara spesifik kita membuat sebuah program bisnisnya seperti apa karena memang BUMD kita sangat beragam di daerah dengan berbagai macam karakternya, berbagai macam kinerjanya,” lanjutnya.

Abu Bakar Jamalia, senator asal Jambi mempertanyakan perihal pokok permasalahan kecilnya penerimaan negara dari pendapatan bagian laba yang menurutnya masih jauh dari harapan. Menanggapi hal ini, Hambra menjelaskan bahwa hal ini memang menjadi tantangan Kementerian BUMN. Pihak Kementerian BUMN telah berusaha mengambil terobosan-terobosan supaya kontribusi dalam bentuk dividen bisa jauh lebih besar. Terobosan-terobosan tersebut di antaranya adalah mengubah mindset para pegawai dan membuat sistem tata kelola menuju good governance.

Adapun terkait sinergitas, Hambra menyampaikan bahwa BUMN sering mendapat keluhan dari swasta karena BUMN dianggap melakukan sinergitas yang seakan-akan meninggalkan swasta padahal itu semua langkah-langkah untuk menjadikan BUMN semakin besar.

Menurut pandangan pribadinya,  “Andaikan BUMN ini merupakan suatu perusahaan yang sudah sangat besar maka rencana untuk bersinergi dengan BUMD, BUMS, dan swasta akan sangat mudah. Problemnya bahwa hari ini size BUMN itu masih sebanding dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kalau dalam kondisi seperti begitu bagaimana BUMN bisa mengangkat secara bersama-sama?”

“Makanya size BUMN akan kita perbesar salah satunya melalui program-program holding. Dengan holding kita menyatukan semua kekuatan-kekuatan BUMN sehingga kemampuan kita bergerak jauh lebih cepat.” tambahnya.

Menutup rapat, Ajiep menyimpulkan bahwa belum terlihat kebijakan Kementerian BUMN terhadap sinergi dan pembinaan dengan BUMD sehingga perlu diterapkan kepada Kementerian BUMN untuk melanjutkan banyak hal yang perlu dibicarakan di periode-periode lalu, hubungan antara BUMN dan BUMD, kebijakan pemerintah pusat dalam pembinaan BUMN dan sinerginya dengan BUMD terutama misalnya di perbankan, di BUMN Keuangan. (ram)

sumber

Ditemukan 27 Kasus Pelanggaran Cagub DKI

Senator Abdul Qadir Amir Hartono tampak membacakan laporan hasil reses di Jawa Timur

Jakarta, Obsessionnews.com – Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris telah menemukan masalah menonjol pada pelaksanan Pilkada DKI Jakarta yang saat ini sedang memasuki masa kampanye.

“Selama masa kampanye ini telah menemukan beberapa permasalahan. Adanya tuntutan kelompok masyarakat atau ulama untuk memepercepat proses hukum atas gubernur petahanan atas dugaan penistaan agama,” beber Fahira di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Temuan ini merupakan agenda laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan di 33 provinsi pada sidang paripurna DPD RI hari ini. Dari hasil reses Anggota DPD RI di daerah, ditemukan berbagai permasalahan diantaranya pelaksanaan Pilkada yang belum siap.

Berdasarkan data Bawaslu, ungkap Fahira, pihaknya telah menemukan 27 kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan ketiga calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Terdapat 133 titik kampanye, dimana 66 titik terduga terjadi pelanggaran. “Untuk itu DPD mendorong pemerintah dan KPU melakukan edukasi politik kepada masyarakat agar pilkada berjalan demokratis,” paparnya.

Ia pun menyoroti masalah UU No. 11 Tahun 2016 Tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Telah tercatat tebusan mencapai Rp97,2 triliun. Namun ada beberapa catatan dari DPD, meski dinilai cukup berhasil secara penerimaan pada tahap pertama bahwa kepesertaan tax amnesty masih jauh dari harapan.

“Di sisi lain masih ada masyarakat yang bingung terhadap tax amnesty karena kurangnya sosialisasi,” jelas Fahira.

Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Abdul Qadir Amir Hartono mengatakan bahwa di Jatim perlu adanya politik anggaran dari pemerintah pusat terutama dari perbankan untuk kepentingan petani. Saat ini, para petani masih mengalami kesulitan untuk melakukan kredit usaha. “Kredit usaha ini sangat dibutuhkan bagi UMKM,” tukasnya.

Abdul menambahkan masyarakat juga belum mengetahui tata cara untuk mengajukan kredit usaha sehingga banyak dari petani yang telah kehabisan dana. “Untuk itu perlu sosialisasi dari pemerintah terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal itu tentunya dapat memberikan kepastian terhadap masyarkat atas permasalahan yang dihadapi,” ungkap dia.

Dikesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi DIY Hafidh Asrom menjelaskan bahwa pelakasanan UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pilkada. Berdasarkan UU tersebut, bahwa di DIY jelang pilkada situasi kondusif namun perlu ada pengawasan lebih lanjut. “Untuk pilkada yang akan datang di DIY, saat ini masih berjalan kondusif,” ujarnya.

Hafidh justru menyoroti permasalahan sampah yang saat ini meresahkan. Tentunya perlu adanya pengelolan sampah terpadu agar DIY bebas dari sampah. “Kita perlu ada pengelolan sampah terpadu untuk mengatasi permasalahan sampah di DIY,” harap dia.

Disisi lain, Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi menilai permasalahan yang timbul di Jateng yaitu masih banyak warga di Salatiga yang belum mempunyai E-KTP. Padahal, program E-KTP sudah berjalan sudah lama namun sampai saat ini belum ada solusi. “Bagaimana dengan WNI yang kerja di luar negeri. Pasti mereka belum mempunyai E-KTP,” imbuhnya.

Selain itu, Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni membeberkan permasalahan yang terjadi di Jabar. Terutama masalah banjir yang saat ini meresahkan warga khusunya di Bandung. “Banjir ini akibat dari kerusakan dan ketidakpedulian terhadap hutan,” ucap dia.

Tidak hanya itu, DPD juga menyoroti pembiayaan pilkada yang menggunakan APBD. Sehingga rawan dimanfaatkan oleh petahanaan. “Maka perlu anggaran dari APBN terutama pada pelaksanaan pilkada serentak nanti. Ini perlu perhatian dari DPD karena KPUD pada pemilu 2019 perlu juga menggunakan APBN,” saran Eni. (Red)

sumber

Momentum Sumpah Pemuda, Malang Raya Deklarasikan MPII

Deklarasikan MPII, Sejarah Baru Bagi Pemuda Islam Indonesia di Malang Raya

Malang Raya yang notabene daerah wisata tidak lepas terhadap ancaman yang sangat besar akan radikalisme, terorisme, dan juga komunisme. Namun dibalik semua itu, Sejarah membuktikan Malang Raya memiliki identitas lain yang patut di apresiasi yakni daerah yang selalu produktif dalam mengkonstruk pemudanya menjadi aktivis sosial dan cendekiawan. Terbukti sampai detik Malang Raya masih diakui sebagai pusat pendidikan dan sentrum gerakan baik di kancah Jawa Timur maupun Nasional. Hal itu terbukti kembali hari ini, yakni Bersatunya utusan pemuda wakil maupun alumni dari Organisasi Kepemudaan Islam di Malang Raya membentuk Tim Deklarator Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Malang Raya. SEMINAR NASIONAL bertema ‘’ Peran Pemuda Islam Dalam Menangkal Radikalisme, Terorisme dan Komunisme ‘’ dan Gebyar Pekan Hukum Syariah yang hari ini (27/10/2016). Deklrasi MPII Malang Raya tidak lepas dari momentum Sumpah Pemuda ini dihelat di UIN Maliki Malang adalah rangkaian acara Deklarasi Majelis Pemuda Islam Indonesia ( MPII ) Malang Raya adalah karya dari tim tersebut.

Dalam acara deklarasi dan seminar nasional tersebut MPII Malang Raya mengundang Bapak Abdul Qodir Amir Hartono yang merupakan Anggota DPD RI wakil Jawa Timur yang juga seorang akademisi dari STIH Sunan Giri Malang sebagai keynote speaker. ‘’ Bapak Abdul Qodir Amir Hartono selaku pejabat publik yang instens mendampingi pemuda selama ini. Ia menyampaikan, “selamat atas terlaksananya deklarasi MPII Malang Raya semoga MPII Malang Raya menjadi nafas baru yang lebih segar bagi produktifitas dan pembangunan mental dan moral pemuda Islam di Malang Raya,” terang Gus Anton sapaan akrab Bapak Abdul Qodir Amir Hartono.

Seminar Nasional dalam rangka deklarasi MPII Malang Raya tersebut dihadiri empat pembicara untuk mengupas tuntas tema yang digagas oleh tim deklarator yakni ‘’ Peran Pemuda Islam Dalam Menangkal Radikalisme, Terorisme dan Komunisme ‘’. Yang pertama yaitu Arif Fachrudin,M.A Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat MPII sekaligus mewakili dari pihak MUI, karena saat ini ia menjabat sebagai sekretaris lembaga pentashih buku MUI Pusat. Ia menyampaikan bahwa, “MPII lahir bukan untuk menambah golongan dan perbedaan yang di dalam islam tapi sebagai wadah besar untuk menyatukan perjuangan serta membangun bersama demi terciptanya aksi nyata pemuda islam yang harmonis dalam NKRI.”

Selanjutnya ada Dekan Fakultas Syari’ah UIN Malang Bapak Dr.KH. Roibin,M.HI menyatakan, MPII jangan membangun “isme-isme”, sebaliknya MPII harus mampu merangkul semua golongan tanpa harus menyatukan ke dalam “isme” yang baru, sebab perbedaan adalah keniscayaan.”

Pemateri terakhir adalah seorang perempuan yang aktif sebagai penelitis dan dan produktif mrnulis tentang gerakan radikal dan aliran keagamaan, Dr.Hj.Umi Sumbulah,M.Ag, menyampaikan, “secara artikulasi radikal ada dalam bentuk apapun. Namun, dalam kaitannya terhadap teks-tesk keagamaan adalah mereka yang memahami secara tekstualis, inilah yang kerap memunculkan radikalisme agama.”

Sebenarnya dalam rencana seminar tersebut masih ada satu lagi pemateri yakni dari tokoh ulama’ yaitu KH. Baidlowi Muslich Ketua MUI Kota Malang namun sebelum sebelumnya beliau mengkonfirmasi kepada ketua tim deklarator memohon maaf dan izin karena berhalangan hadir dikarenakan ada agenda yang tak bisa di tingalkan, namun beliau sangat mendukung berdirinya MPII dan siap mensinergikan MPII Kota Malang dengan MUI Kota Malang’,’ Ungkap Mustiko Romadhoni PW.

Tim Deklarator dalam acara ini juga menggandeng DEMA Fakultas Syari’ah UIN Malang sekaligus melaksakan rencana strategis MPII Goes to Campus dalam rangka kampanye deradikalisasi. Deklarasi MPII Malang Raya tersebut memang sengaja menyatukan tiga daerah pemerintahan dan memiliki Cabang MUI masing – masing di tiap kota atau kabupatennya dan target ke depan memang MPII Malang Raya harus di pisah menjadi MPII Cabang Kota Malang, MPII Cabang Kota Batu dan MPII Cabang Kabupaten Malang. Namun di awal pendirian MPII di Malang ini masih di fokus membentuk Pengurus Cabang Kota Malang namun akan disusun Bapan Pengembangan Cabang untuk Kota Batu dan Kabupaten Malang. (emfa)

sumber

Kinerja Senator: Anggota DPD Sampaikan Hasil Reses

Foto : Koran Jakarta/M. Fachri

JAKARTA – Usai menjalani masa reses, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah melaksanakan sidang paripurna ke-4 masa sidang II Tahun 2016- 2017, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11).

Agenda sidang ini, laporan kegiatan anggota DPD di 33 daerah pemilihan. Dari hasil reses anggota DPD RI di daerah, ditemukan berbagai permasalahan dari soal pelaksanaan pilkada yang belum siap sampai penanganan banjir yang terkesan sporadis.

Dalam agenda laporan kegiatan, anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, pihaknya telah menemukan masalah menonjol, terutama pada pelaksanan Pilkada DKI Jakarta yang saat ini sedang memasuki masa kampanye.

“Selama masa kampanye ini telah menemukan beberapa permasalahan. Adanya tuntutan kelompok masyarakat atau ulama untuk memepercepat proses hukum atas gubernur petahanan atas dugaan penistaan agama,” ucap Fahira Berdasarkan data Bawaslu, pihaknya telah menemukan 27 kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan ketiga calon pasang gubernur dan wakil gubernur.

Terdapat 133 titik kampanye, di mana 66 titik terduga terjadi pelanggaran. “Untuk itu DPD mendorong pemerintah dan KPU melakukan edukasi politik kepada masyarakat agar pilkada berjalan demokratis,” harap Fahira.

Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Jawa Timur, Abdul Qadir Amir Hartono mengatakan, di Jatim perlu adanya politik anggaran dari pemerintah pusat terutama dari perbankan untuk kepentingan petani. Saat ini, para petani masih mengalami kesulitan untuk melakukan kredit usaha. “Kredit usaha ini sangat dibutuhkan bagi UMKM,” tukasnya.

Abdul Qadir menambahkan, masyarakat juga belum mengetahui tata cara untuk mengajukan kredit usaha sehingga banyak dari petani yang telah kehabisan dana. “Untuk itu perlu sosialisasi dari pemerintah terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal itu tentunya dapat memberikan kepastian terhadap masyarkat atas permasalahan yang dihadapi,” ungkap dia. Pada kesempatan yang sama, anggota DPD Provinsi DIY Hafidh Asrom menjelaskan pelakasanan UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pilkada. Berdasarkan UU tersebut, katanya, di DIY jelang pilkada situasi kondusif tapi perlu ada pengawasan lebih lanjut. sur/AR-3.

sumber

Kondisi Keuangan Negara dalam Situasi Gawat

20-10-2016 / KOMISI X

Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, kondisi keuangan negara dalam situasi gawat. Hal ini ia ungkapkan setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan beberapa wakutu lalu terkait kondisi RAPBN 2017.

Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 sebesar Rp 2123 triliun, sebesar Rp 221 triliun habis terpakai untuk membayar cicilan bunga hutang pemerintah. Ironisnya, angka ini bisa melonjak hingga lebih dari Rp 500 triliun, jika hutang pokok juga jatuh tempo dan harus dicicil dalam tahun anggaran yang sama pada tahun 2017.

“Seperempat APBN 2017 hanya untuk membayar hutang, sisanya untuk menutupi belanja rutin pemerintah yang makin besar, mana lagi dana untuk membangun,” kritisi Sutan, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Badan Ekonomi Kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Politisi F-Gerindra itu menilai, kondisi gawat keuangan negara ini tidak bisa lagi di atasi dengan pemangkasan anggaran seperti sekarang, karena pada dasarnya yang dipotong itu sudah sangat kecil anggarannya.

“Sehingga, untuk menutupi kondisi ini pemerintahan Jokowi terus melaksanakan pembangunan fisik dengan dana pinjaman, akibatnya pemerintah terjebak dengan permainanan negara donor,” analisa politisi yang akrab dipanggil SAH itu.

Menurutnya, pemerintah tak sadar menerapkan kebijakan utang jangka pendek, yang digunakan untuk investasi jangka panjang, akibatnya proyek yang dibangun belum memiliki manfaat, namun kewajiban membayar hutang sudah datang. Hal ini bisa membuat pemerintah gagal bayar utang.

“Jika ini terjadi kita akan mulai menggadai apa yang ada untuk menalangi kebutuhan, padahal sekarang saja banyak BUMN kita yang sudah di gadai ke pihak luar,” imbuh politisi asal dapil Jambi itu.

Menyikapi hal ini, Sutan berharap pemerintah segera sadar dengan mengubah kebijakan utang luar negeri. Terutama pinjaman infrastruktur yang berbunga tinggi. (sf) foto: kresno

sumber

Presiden Jokowi tetapkan kebijakan 'Satu Harga BBM' di Papua

18 Oktober 2016

Presiden memeriksa pesawat Air Tractor AT-802 pesawat pengangkut BBM
yang disiapkan untuk menopang program Satu Harga BBM.

Presiden Joko Widodo mencanangkan program 'Satu Harga Bahan Bakar Minyak' (BBM) di Papua sekaligus meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Selasa (18/10).

Usai peresmian, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana bertolak ke Manado menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Di Yahukimo, Presiden memeriksa pesawat Air Tractor AT-802 pesawat pengangkut BBM yang disiapkan untuk menopang program satu harga itu.

Presiden juga menyaksikan Pembagian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil, balita dan anak-anak sekolah di Lapangan Yahukimo Bangkit, kabupaten yang beberapa kali dilanda bencana kelaparan itu.

• Istana Presiden pahami kekecewaan mama-mama Papua
• Jokowi penuhi janji bangun pasar, para mama Papua sisakan kekecewaan

Dalam hitungan Pertamina, perusahaan minyak negara itu akan rugi sekitar Rp800 miliar per tahun jika di Papua diterapkan harga yang sama dengan di wilayah Indonesia lain. Namun Presiden Jokowi menyebut:

"Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu 6.450 rupiah per liter untuk premium," tegasnya.

Menurut Jokowi, Pertamina mampu mengemban tugas ini melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan. Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya.

"Sebagai BUMN, Pertamina juga sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM," tandasnya, dalam acara yang diliput Yuliana Lantipo, wartawan Papua yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

• Kunjungi Papua Barat, Presiden Jokowi resmikan proyek infrastruktur
• Papua 'membutuhkan' dialog politik menyeluruh
• Pendekatan lunak Papua 'perlu pemahaman yang sama'
• Presiden Jokowi untuk ketiga kalinya mengunjungi Papua

• Filep Karma bebas, aparat di Papua akan monitor
• Filep Karma bebas: 'saya masih terkurung di negara Indonesia'
• 'Kita pecat!' - Luhut tentang aparat yang hambat wartawan di Papua

Betapa pun, katanya, ia masih bisa memaklumi kenaikan harga BBM di tingkat pengecer selama masih berada dalam batas kewajaran.

"Di luar pom bensin harganya naik sedikit wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau harganya (premium) kemudian menjadi Rp25.000 per liter, itu tidak wajar. Harganya ada yang Rp40.000 itu juga tidak wajar karena belinya hanya Rp6.450 per liter. Itu yang menjadi catatan saya," ujar Presiden sekaligus menutup sambutan saat meresmikan kebijakan BBM satu harga.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Kebijakan satu harga BBM di Papua merupakan hal yang lama dinantikan, namun juga sangat menantang karena sebagian besar wilayah Papua masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.

sumber