WOMEN IN ACTION EMILIA CONTESSA ''SAATNYA BERSATU MENGABDI UNTUK DAERAH"

Surabaya, puanpertiwi.com

Gonjang-ganjing yang terjadi dalam tubuh Dewan Pertimbangan Daeah (DPD) RI yang terjadi baru-baru ini tak menjadikan Emilia Contessa ikutan larut. Pasalnya, anggota DPD dari Daerah Pilihan (Dapil) Jawa Timur menganggap perbedaan-perbedaan dalam politik adalah hal yang biasa saja. ''Sekarang kan sudah selesai,'' kata politisi yang sebelumnya dikenal sebagai  artis penyanyi di era 1970 an itu.

Dikatakan, selesainya kasus yang terjadi dalam lembaga tinggi negara itu memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Hanya saja, karena pimpinan yang baru telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai anggota, ibu dari penyanyi Denada Tambunan tersebut memilih menatap ke depan.

''Terpenting bagi saya adalah menatap kedepan. Melangkah kedepan juga,'' papar penyanyi yang pernah dijuluki Singa Panggung Asia tersebut. Artinya, kata legislator kelahiran Banyuwangi, pihaknya akan melanjutkan pekerjaan yagn belum terselesaikan sebagai anggota DPD. Juga makin meningkatkan pengabdian untuk daerah. Khususnya pada masyarakat yang memilihnya dalam Pilihan DPD baru lalu.  ''Bagi saya itu sih,'' tandas wanita yang sukses membintangi berbagai film diantaranya Ratapan Anak Tiri dan Tetesan Air Mata Ibu tersebut.

Bagi anggota yagn tidak puas dengan pengukuhan tersebut, kata Emil  lebih lanjut, juga tidak menyoal tentang upaya hukum yang akan dilakukan. ''Sekali lagi bagi saya tidak masalah dan tidak ada masalah. Itupun sah-sah saja,'' kata penyanyi yang pernah melejit dengan lagu Burung Dalam Sangkar. Sekarang ini, kata legislator berdarah Pakistan dan Madura saatnya bersatu untuk kebaikan masyarakat Indonesia. (ita)

sumber

Wakil Ketua MA Lantik Oesman Sapta Sebagai Ketua DPD

Jakarta, dpd.go.id – “Setelah tadi skors isoma maka sesuai Tatib DPD RI, setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI selanjutnya mengucap sumpah dan janji dilantik Wakil Ketua MA,” tutur AM Fatwa pada pembukaan kembali Sidang Paripurna (Sipur) DPD RI ke-9 di Gedung Nusantara, Senayan-Jakarta, Selasa malam, (4/04/2017).

Oesman Sapta sebagai Ketua DPD RI, Nono Sampono sebagai Wakil Ketua I, dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua II DPD RI dilantik dan diambil sumpah sesuai dengan ajaran agama islam oleh Wakil Ketua MA. Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto membacakan Petikan Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RI/III/2017 tentang Pimpinan DPD RI. Melalui petikan itu, secara resmi Pimpinan DPD RI terpilih memangku Jabatan pada April 2017 sampai dengan September 2019. 

Keputusan mulai berlaku pada waktu ditetapkan tanggal 4 April 2017. Setelah pengucapan sumpah dan Janji, Pimpinan menandatangani Berita Acara Sumpah Janji dan penandatanganan Pakta Integritas sebagai Pimpinan DPD RI.

AM Fatwa dan Riri Damayanti Pimpinan Sementara Sidang Paripurna menyerahkan palu sidang kepada Pimpinan DPD RI terpilih, disambut riuh tepuk tangan.

Selanjutnya pimpinan terpilih memimpin Sidang Paripurna. “Kami mewakili unsur pimpinan mengucapkan terimakasih kepada senator, Kami berharap kita segera fokus dan memaksimalkan marwah kelembagaan dengan memperjuangkan rakyat dan daerah dan memperjuangkan agenda kelembagaan,” ujar  Oesman Sapta.

“Pimpinan sementara telah menetapkan Keputusan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tatib DPD RI. Apakah kita dapat menyetujui Tatib DPD RI?” seru Oesman Sapta.

“Setuju,” serentak anggota DPD RI menjawab.

“Demikianlah kita telah menyelesaikan agenda Sidang Paripurna. Maka Sidang Paripurna DPD RI ke-9 ditutup,” pungkas Oesman Sapta.

Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-6 akan dilaksanakan pada Tanggal 10 April 2017 dengan agenda Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sedangkan Tanggal 11 April 2017 akan diadakan Sidang Paripurna DPD RI Ke-10 dengan agenda Pidato Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017 dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan. (ank)

sumber

Gelar Reses di BNN Kota Batu, Emilia Contessa Akomodir Usulan Revisi Perundang-undangan

Emilia Contessa tengah berada di jajaran BNNK Batu

KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - BNN Kota Batu, menerima kunjungan Anggota DPD RI Dapil Jatim, Hj. Emillia Contessa, Senin (20/3/17). Selain BNN, kunjungan Emilia yang dalam rangka reses ini juga mendatangi Dinas Pendidikan Kota Batu.

Emilia diterima langsung oleh Kepala BNN Kota Batu, AKBP, Heru Cahyo Wibowo beserta staf dan jajaran.

Selama di BNN, Emilia menggelar serap aspirasi sekaligus melihat langsung apa yang sudah dilaksananakan oleh pihak Pemkot Batu dan BNN Kota Batu. Dalam kegiatan itu, Emilia menerima usulan tentang perubahan perundang-undangan yang akan dimasukan dalam panja agar nantinya bisa dirubah sesuai dengan tupoksi BNN. Perubahan ini bertujuan agar BNN secara menyeluruh bisa melakukan program P4GN menggunakan anggaran APBD.

"Saya tadi sudah datangi Dinas Pendidikan Kota Batu untuk pertanyakan program-program terkait masalah pendidikan, dan kesehatan serta apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu dalam lakukan kinerja bidang pendidikan. Saya merasa bangga bahwa Dinas Pendidikan sudah tunjukan kinerja dan program bagi siswa kurang mampu. Semua berkat dukungan pemkot Batu juga," ungkap wanita yang juga anggota MPR RI Komite 3 ini.

Sementara Kepala BNN Kota Batu, AKBP Heru Cahyo Wibowo, mengatakan bahwa kunjungan anggota DPD RI Dapil Jatim dalam rangka reses ini sangat penting bagi seluruh jajaran. Sebab, lanjut Heru, Emilia membawahi 13 Kementerian, termasuk Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Kesra dan lainnya.

"Ini merupakan kunjungan untuk mengakomodir permasalahan yang ada, terutama ungkap kasus dan perundang-undangan," paparnya.

"Saya rasa tidak hanya Kota Batu saja, di Jatim ini karena beliau mempunyai tugas untuk menampung aspirasi dan akomodir kinerja BNN baik prasarana atau lainnya," sambung Heru.

"Terkait unek-unek yang sudah kita disampaikan, bahwa UU 35/2009 harus direvisi dari UU Narkotika menjadi UU Narkoba, yang kedua terkait lembaga vertikal BNN agar tidak tersendat-sendat, kita juga mengusulkan revisi di bagian penutup Perpres No. 23/ tahun 2010 lama. Usulan ini supaya lembaga vertikal seperti BNNK bisa melakukan program P4GN secara serentak menyeluruh. Itu yang kami usulkan," pungkas dia. (bt1/thu/rev)

sumber

DPRD Jatim Usulkan Pembangunan Bendungan Di Utara Sampang

Guna mengurangi intensitas banjir di wilayah Perkotaan kabupaten Sampang Madura. H. Hisan mendorong dan meminta kepada Pemerintah untuk membangun bendungan di daerah hulunya tepatnya utara atau sebelum masuk Kota Sampang yaitu di Kecamatan Robatal dan Kecamatan Kedundung.

Menurut H. Hisan yang merupakan Anggota Fraksi Demokrat ini, selama ini banjir yang melanda diperkotaan Kabupaten Sampang yaitu berasal dari utara Kota Sampang. "Apabila bendungan ini dibangun di dua Kecamatan tersebut air tidak langsung mengalir ke tengah Kota Sampang, tapi air tersebut ditampung di bendungan tersebut kemudian. Kalau sudah tertampung penuh dibendungan kemudian dikeluarkan perlahan - lahan dengan menggunakan sistem pintu air, dan dengan sistem tersebut banjir di Kota Sampang bisa berkurang,"ujarnya.

Lebih lanjut H. Hisan yang merupakan politisi asal Dapil Madura ini, pembuatan bendungan ini juga perlu dilakukan karena Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, karena anggaran pembuatan bendungan ini lebih murah daripada sistem sodetan yang membutuhkan waktu lama dan makan biaya yang tinggi dan memerlukan penanganan dari Pemerintah Pusat. "Kalau embung-embung saat ini sudah banyak di Sampang dari Pemerintah Daerah/Kabupaten tapi masih kurang berfungsi terhadap dampak banjir di Sampang, Oleh karena perlu dibangun bendungan agar intensitas banjir bisa berkura,"jelasnya.

Selain masalah dampak banjir, pihaknya meminta kepada Pemerintah baik Provinsi, maupun Kabupaten dan Pusat untuk ikut membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sampang bisa berkurang. "Kami berharap Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat Sampang, baik melalui pelatihan UMKM maupun pelatihan tenaga kerja yang dimiliki oleh Disnaker. Sehingga diharapkan dengan pelatihan dan bantuan Pemerintah tersebut angka kemiskinan bisa berkurang,"ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak yang ada di Sampang terutama ditengah Kota yang terdampak banjir. "Tidak hanya jalan Provinsi saja yang perlu diperbaiki, tapi juga jalan menuju desa yang ada di Sampang juga perlu perbaikan oleh Pemerintah," ujarnya.

sumber

Ketua DPR Kutuk Aksi Teror di Parlemen Inggris

Ketua DPR Setya Novanto mengutuk aksi teror di kawasan padat wisatawan Jembatan Westminster yang berada pusat kota London, Rabu (22/3) waktu setempat. Data sementara tercatat telah menewaskan 4 orang warga dan melukai sedikitnya 40 orang lainnya.

Dalam keterangan persnya, Kamis (23/3) di Jakarta, Pimpinan DPR yang akrab dipanggil Setnov ini mengatakan, dari informasi yang diterima, pelaku yang diduga berasal dari kelompok radikal melakukan aksi teror dengan menabrak para pejalan kaki dengan sebuah mobil. Lalu menabrakkan diri ke pagar komplek Gedung Parlemen Inggris, dan menikam seorang petugas kepolisian yang bertugas di sekitar lokasi.

“ Saya sangat mengecam aksi-aksi biadab seperti ini. Aksi teror yang tergolong sadis ini tentu merupakan tindakan yang di luar akal sehat dan sangat jauh dari nilai-nilai keagamaan, sehingga saya meminta agar peristiwa ini tidak dikaitkan dengan sentimen keagamaan,” tandasnya.

Dikatakan, sentimen keagamaan yang seharusnya mengarahkan pada kehidupan yang Damai dan harmonis, sesuai dengan prinsip dan nilai keagamaan yang senantiasa menjadikan kedamaian sebagai tujuan bersama.

“ Aksi terorisme ini adalah ulah segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki faham dan  pemikiran radikal yang jauh dari nilai-nilai agama namun selalu mengkait-kaitkannya. Sekali lagi tidak ada agama yang mengajarkan cara atau aksi-aksi sadis seperti ini,” tekan dia.

Ditambahkan, aksi terorisme yang terjadi di London adalah bentuk teror yang sebenarnya ditujukan kepada seluruh masyarakat dunia. Masyarakat dunia tentu mengecam perbuatan keji ini karena apa pun alasannya, kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Kekerasan tak pernah jadi pilihan sebuah agama untuk menjalankan ajaran dan mencapai misi.

Teror di London ini, lanjut Setnov, membuktikan bahwasanya mereka ada, sehingga atas dasar itulah dirinya dan kita semua sepatutnya mendukung upaya aparat internasional memerangi terorisme, dan untuk melakukan ini tentu diperlukan usaha ekstra dan dukungan kita semua.

Pasca serangan ini, Ketua DPR menghimbau agar warga negara Indonesia khususnya yang berada disekitar lokasi untuk tidak panik apalagi terpancing dengan peristiwa ini. “ Sudah kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk ikut menjaga keharmonisan, kerukunan umat beragama dan perdamaian serta keamanan di dunia,” tukasnya.

Akhirnya Ketua DPR berharap, Kedubes Indonesia di Inggris untuk mendata seluruh WNI dan memberikan arahan serta perlindungan kepada seluruh WNI di sana. “ Sebagai Pimpinan DPR RI, saya berharap, peristiwa memilukan ini tidak terjadi lagi di masa datang. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dan untuk itu kita perlu terus mendukung upaya internasional memerangi terorisme,” pungkasnya. (mp) Foto: Dok/od.

sumber

Wacana Pindah Ibu Kota Negara: Penyediaan Lahan Terganjal Perda

RABU, 22 MAR 2017 12:58

Suasana kota Palangkaraya (Disparekraf Palangkaraya)

JAWA POS.

Upaya Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menindaklanjuti wacana perpindahan ibu kota negara terus dilakukan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sempat mengungkapkan, Pemprov telah menyiapkan lahan sekitar 500.000 hektare untuk perpindahan ibu kota Negara ke Palangkaraya.

Sayangnya, rencana perpindahan itu mendapat hambatan. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahruddin menilai, rencana tersebut akan terhambat Perda No 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya terkait kawasan hutan masih sekitar 82 persen dan 19 persen sisanya merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

“Berapa yang bisa disiapkan jika masih memakai Perda yang ada? Harapan kita ada revisi untuk jumlah kawasan hutan,” ucap Fahruddin dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Rabu (22/3).

Politikus Nasdem ini mengharapkan, rencana pemindahan ibu kota itu harus benar-benar dipertimbangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, lanjut dia, yang menentukan kawasan itu masuk HP atau bukan merupakan kewenangan pusat.

“Permasalahan ini juga yang menghambat pembangunan kita dan itu masih menjadi kendala sampai saat ini,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini.

Dijelasakannya, gubernur sudah mendesak agar Perda tersebut direvisi kembali. Sebab, Perda No 5 Tahun 2015 belum sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan DPRD Kalteng saat ini. “Walau prosesnya lama, kita tetap berusaha dan mudah-mudahan masih ada peluang untuk itu,” ungkapnya. 

(uni/abe/fab/JPG)

sumber

Berantas Narkoba, DPD RI dan BNN Tandatangani MoU

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjalin kerjasama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerjasama dijalin melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (9/3).

Perjanjian kerjasama yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD RI, H. Mohammad Saleh dan Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso ini merupakan bentuk kesungguhan tekad dan komitmen nyata yang ditunjukkan oleh DPD RI dalam mendukung upaya penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika, sekaligus merespon situasi bangsa yang berada dalam status darurat narkoba.

Mohammad Saleh mengatakan bahwa MoU ini merupakan bentuk dukungan DPD RI kepada BNN dalam pemberantasan narkoba dan peredarannya. DPD RI prihatin karena Indonesia menjadi pasar potensial peredaran narkoba. “Ini perang terhadap narkoba, kita bersinergi untuk mengakselerasi upaya pencegahan melalui alat kelengkapan dan perorangan dengan tujuan menyelamatkan generasi muda Indonesia,” ujar Saleh.

Melalui kerjasama ini BNN menaruh harapan besar kepada DPD RI untuk terus mendukung kinerja BNN dalam upaya penanganan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika baik di bidang pencegahan maupun pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. “Kami memandang penting kerjasama ini karena potensi besar untuk mengoptimalkan langkah-langkah pemberantasan narkotika, BNN akan mendukung DPD RI dalam menyebarluaskan informasi yang muatannya aktual,” kata Budi Waseso.

Kerja sama ini melingkupi penyebarluasan informasi melalui edukasi, sosialisasi dan advokasi dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dukungan penyelenggaraan kegiatan P4GN ini merupakan peluang dan potensi besar yang dapat didayagunakan untuk mengotimalkan langkah-langkah konkret dalam upaya penanganan permasalahan narkotika dan prekursor narkotika.

Publisitas dan kampanye anti narkoba yang nantinya akan dilakukan secara massif oleh BNN dan DPD RI diharapkan dapat membentuk paradigma dan sikap yang positif serta produktif, sehingga masyarakat tidak pernah berfikir ataupun berniat untuk menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika dalam bentuk apapun.*int

sumber