Personal Profile Abdul Qadir Amir Hartono, SE., SH., MH.

Nawardi Minta Daerah Gerakkan Tanam Cabe di Pekarangan

By redaksi -

13/01/2017

Ahmad Nawardi, S.Ag bersama bupati sampang fadilah ( kiri )

SAMPANG, NAWACITA – Berangkat dari perhatian harga cabe yang melambung maka Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H. Ahmad Nawardi, S.Ag, telah mengunjungi dibeberapa pasar khususnya di Jawa Timur, tidak ketinggalan Kota kelahirannya Yaitu Kabupaten Sampang.

Harga cabe yang mulai naik dalam minggu-minggu ini membuat Anggota DPD RI Jawa Timur, memiliki Inovasi yaitu sukseskan gerakan tanam cabe di Pekarangan Rumah, H. Ahmad Nawardi (Anggota DPD RI) tiba di pasar tradisional Srimangunan Sampang, langsung disambut oleh Wakil Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono, Anggota DPRD Kabupaten Sampang H. Faisol dari Fraksi PKB, Kepala Disperindag Sampang Ir. Wahyu, dan seluruh staf bagian pasar.

Dalam sidag ke pasar Anggota DPD RI ini yang didampingi Wakil Bupati Sampang, langsung bertegur sapa dengan para pedagang khususnya pedagang cabe, dalam percapakan keduanya Anggota DPD RI menanyakan harga cabe perkilonya dan menanyakan harga kulaan si pedangan tersebut.

Harga di pasar Srimangunan Sampang bervariasi mulai dari 85ribu – 95ribu perkilonya, sedangkan kulaannya dimulai dari 80ribu – 90ribu perkilonya, nah Wabup Sampang dan Anggota DPD RI ini membeli cabe sebagai contoh cabe yang ada di pasar Srimangunan tersebut.

H. Ahmad Nawardi yang juga sebagai Ketua HKTI Jawa Timur mengatakan, setelah dia melakukan sidag dibeberapa pasar di Jawa Timur harga cabe mulai menurun, yang semua 100rb berkilonya sekarang sudah menempuh 95ribu – 85ribu perkilonya, meliah dari hasil sidag dibeberapa tempat semisal di Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang hingga ke Sampang, sebenarnya stok cabe masih banyak.

Maka dia berinisiatif melakukan gerakan tanam cabe di pekarangan, nah dia juga menambahkan, semua harus bisa sinergi yaitu petani dan pemerintah juga penjual, harus sama-sama dipikirkan, jika harga cabe naik semua roda perekonomian juga melambung.

” Kita semua harus bersinergi, sama-sama kita pikirkan, kita semua berharap harga cabe normal kembali, sehingga konsumen tidak dirugikan, maka dari itu saya berharap dengan melakukan pendekatan insyaallah bisa berjalan dengan maksimal “. Kata anggota DPD RI.

Kepala Disperindag Sampang Ir. Wahyu juga mengemukakan, sangat setuju dengan langkah Anggota DPD RI ini, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan dinas terkait agar nantinya cabe mulai stabil, melihat dari stok cabe sebenarnya sudah aman.

” saya sangat setuju dengan langkah-langkah apa yang disampaikan oleh DPD RI ini, kamu juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar bisa bersinergi sehingga harga cabe bisa normal kembali “. Terangnya.

Dari anggota DPRD Kabupaten Sampang H Faisol juga sangat mendukung langkah Anggota DPD RI ini, ” Ini merupakan langkah baik, mengapa tidak kita segerakan langkah itu “.

Ketua HKTI Jawa Timur menambahkan lagi, dalam waktu dekat akan segera melakukan langkah-langkah ide itu, untuk itu perlu bibit unggul cabe sehingga para petani kita bisa menanam cabe dengan hasil yang memuaskan.

SUMBER : SIGAP88 NEWS

sumber

Para Kandidat Tak Bisa Memainkan Isu Menarik

Edisi 18-01-2017

BATU – Suhu politik di kota peng-hasil apel tetap adem ayem alias kurang gereget, meski masa kampanye akan berakhir. 

Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang Haris El Mahdi menyatakan, karakteristik penduduk Kota Batu sangat berbeda dengan daerah lain. Masyarakat Kota Batu seakan tidak peduli dengan hirukpikuk pesta demokrasi. Walaupun terkesan adem ayem, sesungguhnya mengikuti irama dan ritme politik yang sedang diperagakan empat kandidat calon Wali Kota Batu. Dia yakin, masyarakat akan berbondong-bondong menuju TPS waktu pencoblosan surat suara pada 15 Februari mendatang. 

“Di Indonesia ada 101 Pilkada, tapi yang ramai diberitakan hanya Pilkada DKI Jakarta. Apalagi di Kota Batu, suhu politiknya tetap cool karena setiap calon kurang bisa memainkan isu politik untuk menarik simpati masyarakat,” kata Haris. Menurut dia, saat kampanye yang ditonjolkan tim sukses hanya figur calon kepala daerah, sedangkan visi-misi dan program kerja lima tahun ke depan tidak pernah diungkap ke masyarakat. Misalkan pada pelaksanaan debat publik yang disiarkan di layar kaca, mestinya empat calon bisa menyampaikan program kerjanya kepada masyarakat. 

“Yang kami amati, empat calon tidak tegas dalam menuntaskan masalah korupsi. Tidak tegas dalam menyusun rencana kerja di bidang pelayanan publik. Tidak tegas pula dalam memperbaiki internal birokrasi di Pemkot Batu,” ujar dia. Di tempat terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Jatim Abdul Qadir Amir Hartono menyatakan, tahapan Pilkada Kota Batu sudah berjalan sesuai jadwal yang disusun KPU Kota Batu. Meski demikian, semua pihak harus aktif untuk mengikuti setiap tahapannya. Apalagi saat ini memasuki 29 hari terakhir sebelum waktu pencoblosan surat suara. Dia menyatakan, yang perlu diwaspadai adalah ancaman gangguan dari luar Kota Batu. 

“Di Jatim hanya Kota Batu yang melaksanakan Pilkada, tentunya seluruh mata terutama para petaruh/ penjudi akan datang ke Kota Batu. Aksi mereka bisa mengubah pilihan masyarakat. Jadi, semua pihak harus mewaspadainya,” kata Kadir saat berkunjung ke Kantor KPU Kota Batu kemarin. Kedatangan Kadir untuk memastikan bahwasanya tahapan Pilkada Kota Batu tidak ada kendala teknis ataupun nonteknis. “Memang aturan tentang Pilkada sering berubah. Makanya, kami ingin menyerap aspirasi dari bawah untuk kami jadikan pedoman dalam memutuskan sesuatu di gedung Dewan,” tambahnya.

Selain menyarankan KPU, Panwaslu untuk mewaspadai kehadiran petaruh. Qadir menyarankan KPU supaya tepat waktu dan teliti dalam pengadaan logistik Pilkada. “Jangan sampai ada logistik Pilkada yang tercecer. Karena hal itu akan menimbulkan konflik baru setelah Pilkada,” ungkapnya. 

Maman adi saputro 

sumber

DPD RI Monitoring Langsung Pilkada Kota Batu

Malang Raya

Selasa, 17 Januari 2017 16:04

Abdul Qadir Amir Hartono, Anggota DPD RI dari Jawa Timur

SURYAMALANG.COM, BATU - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu dimonitoring langsung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal itu dilakukan DPD RI untuk mengetahui berbagai persoalan Pilkada sebagai masukan dalam penyusunan UU Pemilu.

"Dengan turun dan melihat langsung tahapan pelaksanaan Pilkada kami bisa mengetahui di mana saja persoalan yang bisa diakomodir penyelesaianya dalam UU Pemilu nantinya," kata Abdul Qadir Amir Hartono, Anggota DPD RI dari Jawa Timur di KPU Kota Batu, Selasa (17/1/2017).

Dijelaskan Abdul Qadir, dari hasil monitoring yang dilakukannya dalam Pilkada Kota Batu dirasa tidak ada persoalan yang signifikan. Hal itu dikarenakan KPU sebagai penyelenggara Pilkada cukup cepat bekerja dan telah melakukan persiapan dengan baik. Termasuk dalam pemanfaatan IT sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada sudah tertata sesuai dengan peruntukkanya.

"Makanya, kami mengapresiasi KPU Kota Batu yang sudah cukup baik dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkada," ucap Abdul Qadir.

Selanjutnya, dikatakan Abdul Qadir, pihaknya juga telah memastikan potensi terjadinya money politik dalam Pilkada Kota Batu masih ada. Dan langkah pencegahan yang dilakukan oleh KPU dan instansi terkait lain sudah tepat. Di antaranya dengan melakukan sosialisasi kepada para pemilik hak suara untuk tidak mudah terpengaruh oleh uang dalam menentukan pilihan.

"Tinggal nanti dilihat apakah pemilih betul-betul tidak tergoda oleh uang atau justru mudah dipengaruhi uang. Itu yang akan dilihat nanti ketika coblosan," tandas Abdul Qadir Amir Hartono.

Sementara Ketua KPU Kota Batu, Rochani mengatakan, pihaknya menyambut baik monitoring yang dilakukan DPD RI. Dan pihaknya berharap dari hasil monitoring tersebut bisa menjadi bahan untuk perbaikan aturan atau UU Pilkada.

"Tentunya kerja keras kami dalam menyelenggarakan Pilkada berintegritas bisa masuk monitoring Pemerintah," tutur Rochani.

sumber

Cabai Mahal, Curigai Tengkulak

Jum'at,13 Januari 2017 | 00:30 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya - Panen raya cabai ternyata tidak membuat hargai cabai menurun. Justru di pasaran harga cabai melambung tinggi hingga Rp 100 ribu per kilogram. Senator Jatim Ahmad Nawardi mensinyalir mahalnya harga cabai karena adanya permainan di tingkatan tengkulak. 

"Saya di Malang, hampir setiap hari panen, seperti kemarin, (Rabu, 11/1) panen, dan hari ini (Kamis,12/1) juga panen, tapi harga masih mahal," ujar Wakil Ketua Komite II DPD RI Dapil Jatim Jatim Ahmad Nawardi di Surabaya, kemarin. 

Ia mencontohkan di satu kecamatan seperti Pujon, Kota Batu, panen bisa dilakukan di lahan 10 ha, dengan hasil lebih dari 2 ton. Panen ini bisa dilakukan setiap hari, selama musim panen. Namun nyatanya harga di pasaran masih mahal. 

Ditingkat petani, harga cabai masih di angka Rp. 76 ribu perkilo, kemudian ditengkulak Rp.86 ribu dan didistribusikan dipasar Rp.100 ribu. Ia melihat harga dipetani, mahal karena petani melihat harga pasaran yang naik luar biasa sehingga mereka menetapkan harga cabai tiap hari mengikuti harga pasar. 

"Di Pasar petani juga heran, mengapa cabai tidak ada sehingga mahal, padahal mereka tengah masa panen," sambung senator yang juga ketua HKTI Jatim tersebut.

Ke depan, untuk menurunkan harga cabai ini akan dilakukan pengawalan selama masa panen, sehingga distribusi cabai akan bisa sampai ke pasaran dengan harga yang yang terjangkau. Selain itu akan juga diatur pola tanam, dengan sistem perbedaan masa tanam dari satu desa ke desa lain. 

Dengan perbedaan masa tanam ini akan berimbas pada masa panen. Ia mencontohkan jika desa A menanam di bulan Januari, maka desa B akan menanam cabai di bulan Pebruari, dan desa C di bulan Maret, seterusnya. "Dengan demikian nanti masa panen, desa A akan lebih dulu, kemudian desa B menyusul dan seterusnya. Dengan masa panen yang hampir tiap hari ini maka cabai akan selalu ada, harga akan selalu terjangkau dan petani tidak merugi" jelasnya. 

Selain soal tata niaga, Nawardi juga menyoroti soal distribusi pupuk bersubsidi pada para petani, dibanyak Gapoktan, saat dibutuhkan pupuk sangat sulit, sehingga mereka membeli dengan harga non subsidi. "Kemarin mereka mengeluhkan itu, langsung kita telponkan Dirut Petrokimia dan langsung dikirim. Tapi ini solusi sementara, sebab ada sistem yang tidak jalan di tingkat kios dan distributor," tegasnya. n arf 

sumber