Ketua HKTI Jawa Timur

Oesman Sapta: Wartawan Parlemen Harus Menjaga Kewibawaan MPR

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengingatkan pers berperan penting karena  bisa mempengaruhi kebjiakan. Bahkan masyarakat lebih percaya kepada  pers daripada partai politik. Karena itu pers diharapkan elegan, sportif, dan bisa menjaga organisasinya.

Harapan itu disampaikan Oesman Sapta ketika membuka Press Gathering Pimpinan MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan MPR, DPR, DPD RI, di Banyuwangi, Jumat 25 November 2016. Pembukaan press gathering ini dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, anggota MPR Zainut Tauhid, Sirmadji,  Ahmad Nawardi, Forkompinda Kabupaten Banyuwangi, serta wartawan kordinatoriat parlemen.

Menurut Oesman Sapta, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar apalagi menjelang pemilihan kepala daerah. Pers menjadi kunci karena bisa mempengaruhi kebijakan. "Masyarakat lebih percaya kepada pers daripada partai politik walaupun terkadang apa yang ditulis pers suka salah. Tapi masyarakat suka," katanya.

Karena itu, lanjut Oesman Sapta, pers harus elegan dan sportif serta mengetahui bagaimana menjaga organisasinya. Secara khusus harapan ini disampaikan kepada wartawan parlemen (MPR, DPR, dan DPD).

Untuk publikasi MPR, Oesman Sapta juga berharap wartawan parlemen bisa menjaga kewibawaan MPR. "Berita tentang MPR harus solid. Wartawan parlemen harus menjaga kewibawaan MPR. Jangan malah menyerang MPR," ujarnya. 

Berkaitan dengan press gathering di Banyuwangi, Oesman Sapta mengatakan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi. "Saya semalam jalan-jalan bersama bupati melihat langsung sistem filing di pedesaan. Ini bisa dicontoh MPR. MPR wajib mencontoh ini. Kita jangan malu mencontoh," katanya.

Oesman menambahkan bahwa kabupaten Banyuwangi telah menerapkan prinsip 5S, yaitu strategi, struktur, sistem, skill, speed dan target. "Dari kabupaten ini saya juga belajar. Kabupaten ini telah menerapkan prinsip 5S. Nanti wartawan bisa cari sendiri potensi Banyuwangi," ujarnya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi memaparkan berbagai kemajuan daerah Banyuwangi. Di antaranya memperpanjang landasan bandara menjadi 2.200 meter dan sudah bisa didarati pesawat jet, pengurangan kemiskinan dari 24 persen menjadi 9,17 persen, income per kapita naik dari 17 juta menjadi 37,6 juta per tahun.

Bupati mengatakan sejak lima tahun terakhir memproteksi pasar rakyat. Karena itu di Banyuwangi tidak ada Indomaret, Alfamart, dan mall. Selain itu juga melarang buah impor. "Upaya ini telah meningkatkan income rakyat," ujarnya.

Bupati juga menyebutkan Banyuwangi telah mengubah image dari sebelumnya dikenal sebagai klenik dan sudah berubah menjadi IT. Ini dibuktikan dengan penggunaan IT di pedesaan seperti pemanfaatan komputer dan internet di desa.

Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono mengungkapkan bahwa press gathering ini adalah kegiatan rutin dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi di tiga lembaga parlemen yaitu MPR, DPR, dan DPD. "Publikasi ini merupakan edukasi politik dan demokrasi kepada masyarakat," katanya.

Ma'ruf menyebutkan tugas MPR adalah mensosialisasikan Empat Pilar MPR. Ini penting karena menyangkut ideologi negara. Selain itu MPR juga memiliki tugas mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat. MPR juga membangun karakter bangsa.

Ma'ruf berharap terus bekerja sama dengan koordinatoriat wartawan parlemen. "Kerjasama ini tidak lepas untuk mengawal publikasi di MPR sebagai bagian dari edukasi kepada publik. Media sebagai pilar demokrasi harus terus kita jaga kualitas dan tanggungjawab kepada masyarakat," ujarnya.

Ketua Kordinatoriat wartawan parlemen Romdoni Setiawan menyebutkan terpilih sebagai ketua dalam pemilihan yang berlangsung demokratis. "Proses pemilihan berlangsung dinamis. Tapi kita tetap berangkulan. Kemitraan dan persatuan tetap kita jaga," katanya.

Romdoni menegaskan akan tetap mendukung publikasi MPR. "Kita juga akan melakukan perubahan di press roomdalam isu dan wacana. Press room akan melindungi MPR, DPR, dan DPD," katanya.

sumber

Masyarakat Dinilai Lebih Percaya Pers daripada Partai Politik

Oesman Sapta Odang (OSO) Wakil Ketua MPR. Foto: mpr.go.id

suarasurabaya.net - Oesman Sapta Odang (OSO) Wakil Ketua MPR, mengatakan, pers salah satu pilar penting pendukung demokrasi karena dapat memengaruhi kebijakan; bahkan masyarakat lebih percaya kepada pers daripada partai politik.

"Karena itu, pers diharapkan dapat bersikap objektif, independen, dan menjaga kewibawaan negara maupun lembaga negara," kata dia, ketika membuka temu wartawan parlemen, di pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (25/11/2016).

Juga hadir anggota MPR, Zainut Tauhid (F -PPP), Sirmadji (F-PDI Perjuangan), Ahmad Nawardi (Kelompok DPD), serta Abdullah Anas Bupati Banyuwangi dan jajarannya.

Menurut OSO, dalam penegakan demokrasi di Indonesia adanya perbedaan pendapat adalah hal wajar, misalnya menjelang pemilihan kepala daerah.

Pers, kata dia, memiliki peranan penting untuk menyampaikan berita secara objektif dan independen sehingga dapat memberikan informasi yang aktual dan akurat sekaligus mengedukasi masyarakat.

"Setelah pemilihan kepala daerah tersebut, masyarakat sepatutnya segera bersatu kembali. Pers memiliki peranan untuk mendorong persatuan dan kebersamaan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, OSO menjelaskan MPR memiliki salah satu tugas melakukan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.(ant/iss/ipg)

Editor: Iping Supingah

sumber

Pengprov KKI Cari Bibit Atlet Andalan Jatim

Ketua Pengprov KKI Jawa Timur Ahmad Nawardi di tengah bibit-bibit atlet di sela pembukaan Kejurda di Gedung Dojo KONI Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (27/11). (Foto Fiqih Arfani)

Surabaya (Antara Jatim) - Pengurus Provinsi Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) mencari bibit atlet andalan Jawa Timur dengan menggelar seleksi internal melalui kejuaraan daerah bertajuk "Nawardi Cup I".

"Tujuannya mencari atlet yang dipersiapkan untuk Jatim di masa mendatang, terlebih dari daerah-daerah akan ditemukan bibit," ujar Ketua Pengprov KKI Jawa Timur Ahmad Nawardi di sela pembukaan di Gedung Dojo KONI Jawa Timur, di Surabaya, Minggu.

Nantinya, juara pada ajang ini akan diikutkan pada kejuaraan yang digelar oleh Federasi Karate-Do (Forki) maupun kejuaraan nasional (kejurnas) umum lainnya.

"Kami seleksi atlet di seluruh cabang sebelum menuju ke kejuaraan lain. Juaranya akan diikutkan pada kejuaraan lainnya," ucapnya.

Senator DPD RI tersebut juga mengatakan ajang ini sekaligus sebagai upaya pengaderan atlet-atlet karate untuk menjadi juara nasional maupun internasional.

"Harapannya, 5-10 tahun ke depan Jatim memiliki atlet yang mampu berbicara di ajang dalam maupun luar negeri," kata mantan politisi PKB tersebut.

Sementara itu, KKI Jatim juga memperkenalkan perguruan karate baru ke masyarakat dengan program melatih anak-anak yatim piatu mendalami dunia karate.

Ia berpendapat, pelatihan karate bagi anak yatim piatu merupakan program kerja pengprov KKI Jatim dalam memasyarakatkan KKI dan sekaligus mencari bibit-bibit atlet di daerah.

"Ini sudah kami mulai di cabang-cabang. Saya juga sudah minta seluruh pengcab untuk mengirim data-data atlet di daerahnya yang berprestasi untuk bisa dibina oleh KKI Jatim," katanya.

Progam kerja lainnya, lanjut dia, pelatihan karate singkat kepada wanita muda karir setiap sepekan sekali dengan harapan mampu melindungi diri dari kekerasan serta kejahatan. (*)

Editor: Chandra Hamdani Noer

COPYRIGHT © ANTARA 2016

sumber

Ahmad Nawardi Resmi ketua HKTI Jatim

Ahmad Nawardi (baju putih) Terpilih sebagai Ketua HKTI Jatim periode 2016-2021
dalam Musprov di Hotel Vasa Surabaya (3/12/2016)

SURABAYA,NAWACITA– Musyawarah Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur akhirnya menetapkan H Ahmad Nawardi sebagai Ketua Umum periode 2016-2021. Nawardi terpilih secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya nama yang diusulkan 35 cabang HKTI seluruh Jawa Timur.

Ketua Caretaker Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim Mayjen Marinir (Purn) Suwandi Taher mengatakan, semua agenda musprov VIII HKTI Jatim berjalan sesuai AD/ART. Ia berharap Nawardi dapat menjadi pengawal kepentingan petani agar ekonominya meningkat. “HKTI ini ini organisasi besar yang tujuannya untuk memihak para petani, semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik oleh Ahmad Nawardi,” pesan Suwandi, disela Musyawarah Provinsi (Musprov) HKTI Jatim di Hotel Vasa Surabaya, Sabtu (3/12/2016).

Dijelaskannya, Musprov ini merupakan HKTI Jatim versi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Mahyudin dan Sekjen Irjen Pol (Purn) Erwin TPL Tobing. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan adalah Osman Sapta Odang (OSO).

“Ini musprov yang sah dan legal. Tidak ada versi lain. Kalau ada sebelumnya pelaksanaan musprov, itu tidak sesuai AD/ART dan perlu diperhatikan,” katanya kepada wartawan.

Untuk diketahui, sebelumnya anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Hasan Aminuddin sempat terpilih menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim di Hotel V3 Surabaya Minggu (23/10/2016).

Ketua Bidang OKK DPN HKTI Rusfian memastikan, kepemimpinan Hasan Aminuddin sudah dianulir DPN HKTI. Ini karena peserta Musprov ketika itu tidak sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi.

Sementara itu, Ahmad Nawardi mengatakan siap membela hak-hak petani yang selama ini masih belum sesuai harapan. Salah satunya adalah mendorong peningkatan nilai tukar petani jatim sebagai wujud kesejahteraannya. “Segera saya akan konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang HKTI se Jatim, agar program HKTI Jatim bisa berjalan,” jelas wakil ketua Komite II DPD RI ini.

Nawardi juga memastikan dirinya akan menggandeng tentara di desa atau babinsa untuk mendukung program pemerintah swasembada pangan. “Saya sudah membicarakan kerjasama tersebut dengan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI I Made Sukadana dua minggu lalu. Sekarang tinggal pelaksanaanya saja,” terang mantan Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim ini. Rgo / dny

sumber

Ahmad Nawardi Terpilih sebagai Ketua HKTI Jatim

Surabaya - Ahmad Nawardi yang merupakan anggota DPD RI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HKTI Jatim periode 2016-2021 dalam Musyawarah Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim yang berlangsung di Hotel Vasa Surabaya, Sabtu (3/11/2016). Musprov HKTI Jatim Tersebut dihadiri 32 cabang se Jatim sekitar 100 peserta dan undangan.

Dalam sambutannya Ahmad Nawardi menyampaikan tentang pentingnya untuk mensukseskan Swasembada pangan secara Nasional agar impor pangan bisa dihentikan.

"Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, garis besarnya swasembada pangan di Jatim. Sebenarnya Jatim sudah swasembada pangan akan tetapi secara Nasional belum, jika swasembada pangan sukses maka impor pangan bisa distop". Dalam sambutannya.

Ahmad Nawardi juga menegaskan agar Pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam tata ruang wilayah agar tidak menggunakan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan industri/ pabrik. HKTI Jatim akan mendukung infrastruktur Pertanian untuk menunjang para petani-petani.

"Bersama Pemerintah HKTI Jatim akan menyampaikan agar lahan-lahan pertanian tidak dikurangi dengan cara disiplin terhadap tata ruang wilayah, lahan Pertanian tidak digunakan untuk pembangunan perumahan, industri, pabrik, kalo infrastruktur pertanian ya harus ditingkatkan demi Petani" tegasnya.

Ahmad Nawardi juga mengklaim telah memiliki kader Petani sekitar 100.000 petani seluruh Jatim. Ahmad berharap agar Pemerintah meningkatkan SDM petani-petani di Desa. Bahkan HKTI siap untuk memulangkan para sarjana pertanian untuk pulang kampung membangun sistem Pertanian yang lebih modern.

"HKTI siap membantu Pemerintah dalam peningkatan SDM petani, ya cara kami dengan memulangkan para sarjana pertanian untuk pulang kampung untuk membangun SDM Petani yang lebih modern" ujar Ahmad disela-sela acara Musprov HKTI Jatim 2016.

Ditempat terpisah Zuhrianto selaku pemerhati Tani Kabupaten Sampang menyambut baik dengan terpilihnya Ahmad Nawardi sebagai Ketua HKTI Jatim. Dia berharap putra terbaik Madura ini bisa menggenjot Pertanian Jatim dan memberi inspirasi pada Petani muda untuk balik kampung.

"Saya bangga putra terbaik Madura bisa terpilih (Ketua HKTI Jatim) semoga bisa memberi semangat dan menginspirasi pemuda untuk balik kampung" ucapnya.

Reporter : Aliy Akbar

Editor : Habibi

sumber

Komite IV DPD RI Adakan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN

Jakarta, dpd.go.id – Komite IV DPD RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN di Ruang Rapat Komite IV DPD RI di Gedung B Lantai 2, Senayan Jakarta, Senin (28/11/2016). Rapat dipimpin oleh Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M., selaku Ketua Komite IV, didampingi Wakil Ketua Komite IV, Drs. H. A. Budiono, M.Ed.

Mengawali rapat kali ini, Ajiep menyampaikan bahwa terdapat tiga substansi dalam rapat kali ini yaitu terkait peran Kementerian BUMN dalam pembinaan BUMN, sinergi pembinaan BUMN dan BUMD serta PNBP dari pendapatan bagian laba BUMN.

Dalam paparannya, Kementerian BUMN yang diwakili oleh Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Hambra Samal, menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan pemerintah, BUMN memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan untuk menunjang program pemerintah. Arah kebijakan BUMN disusun dalam suatu roadmap yang dilandaskan pada visi BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai.

Terkait pembinaan BUMN dan BUMD, Hambra mengungkapkan, “Untuk Kementerian BUMN memang sampai saat ini tidak melakukan pembinaan terhadap BUMD karena memang kewenangan kita terbatas pada pembinaan BUMN. Namun dalam pelaksanaan tugas-tugas bisnis BUMN di lapangan memang masih dalam bentuk saran, dalam bentuk dorongan, sehingga pada saat pelaksanaan tugas-tugas bisnis kita arahkan supaya ada kerja sama. Belum ada memang kebijakan tegas harus dengan BUMN karena kita memperhatikan di samping BUMD juga pengusaha-pengusaha lokal yang biasanya diambil sebagai  mitra tetapi memang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.”

“Belum ada secara spesifik kita membuat sebuah program bisnisnya seperti apa karena memang BUMD kita sangat beragam di daerah dengan berbagai macam karakternya, berbagai macam kinerjanya,” lanjutnya.

Abu Bakar Jamalia, senator asal Jambi mempertanyakan perihal pokok permasalahan kecilnya penerimaan negara dari pendapatan bagian laba yang menurutnya masih jauh dari harapan. Menanggapi hal ini, Hambra menjelaskan bahwa hal ini memang menjadi tantangan Kementerian BUMN. Pihak Kementerian BUMN telah berusaha mengambil terobosan-terobosan supaya kontribusi dalam bentuk dividen bisa jauh lebih besar. Terobosan-terobosan tersebut di antaranya adalah mengubah mindset para pegawai dan membuat sistem tata kelola menuju good governance.

Adapun terkait sinergitas, Hambra menyampaikan bahwa BUMN sering mendapat keluhan dari swasta karena BUMN dianggap melakukan sinergitas yang seakan-akan meninggalkan swasta padahal itu semua langkah-langkah untuk menjadikan BUMN semakin besar.

Menurut pandangan pribadinya,  “Andaikan BUMN ini merupakan suatu perusahaan yang sudah sangat besar maka rencana untuk bersinergi dengan BUMD, BUMS, dan swasta akan sangat mudah. Problemnya bahwa hari ini size BUMN itu masih sebanding dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kalau dalam kondisi seperti begitu bagaimana BUMN bisa mengangkat secara bersama-sama?”

“Makanya size BUMN akan kita perbesar salah satunya melalui program-program holding. Dengan holding kita menyatukan semua kekuatan-kekuatan BUMN sehingga kemampuan kita bergerak jauh lebih cepat.” tambahnya.

Menutup rapat, Ajiep menyimpulkan bahwa belum terlihat kebijakan Kementerian BUMN terhadap sinergi dan pembinaan dengan BUMD sehingga perlu diterapkan kepada Kementerian BUMN untuk melanjutkan banyak hal yang perlu dibicarakan di periode-periode lalu, hubungan antara BUMN dan BUMD, kebijakan pemerintah pusat dalam pembinaan BUMN dan sinerginya dengan BUMD terutama misalnya di perbankan, di BUMN Keuangan. (ram)

sumber